Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Dia pun menyoroti, terkait rencana pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Misbakhun mengatakan, DPR mendukung penuh langkah yang dilakukan Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, dia meminta agar Purbaya tidak terlalu sering mengomentari kebijakan institusi lainnya.
Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Senin (14/10/2025).
Dia pun turut menyoroti, salah satu pernyataan Purbaya yang akan menarik anggaran MBG yang tidak diserap. Misbakhun menilai, anggaran MBG yang sudah dialokasikan memiliki dimensi politik sendiri, sehingga tidak bisa anggaran tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa membahasnya bersama DPR.
Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” jelasnya.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia pun menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.
Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” katanya.
Lebih lanjut Misbakhun turut mengingatkan, pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. Menurutnya, desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas.
Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” imbuhnya.
