Ketua Komisi XI DPR RI Kritik Purbaya: Terlalu Sering Mengomentari Kebijakan

Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” jelasnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia pun menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa kembali diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.

Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” katanya.

Lebih lanjut Misbakhun turut mengingatkan, pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. Menurutnya, desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas.

Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” imbuhnya.