Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak pembayaran proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini pun menuai respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, ia sepakat dengan Purbaya yang menolak APBN ikut menanggung pembayaran utang tersebut. Menurutnya, penggunaan APBN hanya akan memperburuk kondisi keuangan negara.
Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” ujar Anis dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Anis menekankan, penggunaan APBN hanya untuk hal esensial. Sebab dalam aturan terbaru dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan ke Danantara.
