Pro Kontra Perbaikan Ponpes Al Khoziny Menggunakan APBN

Wacana renovasi gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo dengan menggunakan APBN mendapat kritik dari anggota Komisi VIII DPR Fraksi

1 menit

Jadikan sumber berita di GoogleSumber di Google

Sekretaris Dewan Syuro PKB, Saifullah Maksum — Foto: OWRITE/Rahmat Baihaqi

Oleh Rahmat Baihaqi

16 Oktober 2025 · 00.50 WIBDiperbarui 09.59 WIB

Wacana renovasi gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo dengan menggunakan APBN mendapat kritik dari anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya yang mendesak agar pemerintah mengkaji ulang usulan pembangunan dan renovasi ponpes dengan menggunakan APBN.

Sekretaris Dewan Syuro PKB, Saifullah Maksum beranggapan pro kontra wacana renovasi tersebut merupakan hal yang biasa. Pemberian fasilitas di bidang pendidikan tidak melulu memakai dana swadaya.

Itu pemikiran lama ya, gagasan kami itu seyogyanya negara itu memfasilitasi itu membantu pesantren. Yang dibantu kok sekolah yang negeri, terus yang swasta, ini yang swadaya mandiri membantu rakyat, nggak dibantu secara langsung,” kata Saifullah di DPP PKB, Rabu (15/10/2025).

Sejatinya, kata Saifullah paradigma pemikiran politik ekonominya semua lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri sudah selayaknya mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Ponpes Al Khoziny, menjadi contoh terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kucuran dana dari APBN setelah bangunan roboh hingga menyebabkan korban jiwa.

Apa salahnya kalau jelas pesantren kena musibah, langsung suruh bangun lagi, ya berarti harus kita bantu lah. Apa salahnya kalau negara membantu itu,” ujar Saifullah.

Jangan semuanya dihabiskan untuk sektor-sektor infrastruktur, non-keagamaan, non-pendidikan. Coba lah kalau kita berkeadilan, pesantren selama ini gak pernah minta-minta lebih dari negara,” ungkapnya.

Sudah semestinya, kata Sekretaris Dewan Syuro PKB, tidak perlu banyak penolakan renovasi untuk Pondok Pesantren. Toh, selama ini pembangunan ponpes tidak pernah dana dari pemerintah.

Negara menurutnya sudah semestinya hadir dan berlaku adil dalam hal pendidikan, baik di negeri maupun swasta.

Baru kali ini misalnya, mau dibantu kita aja udah rame. Saya ingin kita yang fair, yang berkeadilan melihatnya itu. kapan sih pesantren itu ngerecokin negara melalui APBD mengeruk APBN kan gak itu,” tambahnya.