Pembahasan terkait siapa yang harus bertanggungjawab terhadap persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB/Whoosh) kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang dianggap “mengambil alih” beban utang proyek tersebut.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan utang tersebut memang harus segera dibayar dan tidak bisa mengandalkan Danantara.
Kalau diserahkan ke Danantara, itu mungkin 40 tahun, nggak nyanggup untuk menandanai itu,”
ujarnya seperti dikutip dari podcats owrite.id di kanal YouTube, Selasa (18/11/2025).
Meskipun yang berutang ini adalah unsur non negara, yaitu BUMN, tapi kalau nggak dibayar unsur negara itu tetap dianggap utang pemerintah, kan harus dibayar oleh kita,“
katanya.
Ray menganalisa alasan Presiden Prabowo mengambil alih utang Whoosh. Menurutnya di dalam politik ini ada semacam tarik ulur, Presiden Prabowo seakan sedang menarik Joko Widodo dalam wilayah dirinya.
Maksudnya, seperti ‘Pak Jokowi ke depan jangan macam-macam’, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya langkah Pak Prabowo ini untuk meredam langkah-langkah politik yang akan dilakukan Pak Jokowi,”
tuturnya.
Ia pun menyinggung strategi ini berkaitan dengan 2029 mendatang, dan menurutnya Jokowi masih ingin tetap eksis di dunia politik.
Kalau kita lihat pak Prabowo sedang ngasah AHY, kan AHY yang ditonjolin, diminta urusin Whoosh, perpanjangan rel kereta, buka trans Sumatera dan Kalimantan, AHY yang diminta untuk melakukannya,”
terangnya.
Jika ditarik garis besar, langkah Prabowo dalam menangani proyek Whoosh tidak dapat dilihat sebatas persoalan manajemen utang. Ada dinamika politik yang lebih di dalamnya, seperti mengamankan stabilitas fiskal dan reputasi negara di mata China dan internasional. Selain itu juga meredam manuver politik Jokowi menuju 2029.
