Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, memunculkan wacana koalisi permanen. Hal ini disampaikan ketika ia berpidato dalam Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat, 5 Desember 2025.
Pemerintahan yang berkelanjutan membutuhkan stabilitas, salah satu caranya dengan koalisi pendukung pemerintah bersifat tetap atau permanen. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo menyorot isu tersebut.
Ia mengingatkan adagium klasik bahwa ‘dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan’. Dinamika politik lokal, nasional, hingga global akan selalu memaksa partai politik untuk menyesuaikan arah dukungannya.
Menurut saya tidak mungkin, itu tidak realistis dan apolitis. Karena politik sendiri sebenarnya lebih pada kepentingan, dan kepentingan itu selalu dinamis,”
ucap Kunto, kepada owrite, Selasa, 9 Desember 2025.
Selain itu tambah dia, jika ada kasus baru, perkembangan global dan nasional teranyar, maka kepentingan pun bergeser.
Sekarang elite politik Indonesia, tidak ada ideologi, tidak ada cara pandang yang berbeda. Cara pandangnya sama (yakni) kekuasaan dan uang,”
sambung dia.
Wacana koalisi permanen ini hanyalah strategi jangka pendek untuk mengamankan kekuasaan hingga 2029, atau selama figur pemersatu koalisi masih memegang kendali.
Namun, begitu terjadi pergantian kepemimpinan atau rezim, koalisi tersebut diprediksi akan bubar lantaran dugaan perebutan posisi di antara para anggotanya.
Kalaupun usul itu diinstitusionalkan dalam bentuk Koalisi Permanen Merah Putih, misalnya, mungkin sampai Bapak Prabowo masih ada. Ketika Bapak Prabowo meninggal, (koalisi) bubar. Ini sangat tidak realistis untuk jangka panjang dan menurut saya ini hanya kepentingan jangka pendek untuk 2029,”
jelas Kunto.
