Ketegangan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang saling melontarkan kritik dalam beberapa waktu terakhir, dinilai sebagai bagian dari strategi membangun posisi di hadapan pemilih.
Tudingan bahwa PDIP bermain dua kaki, mengkritik pemerintah namun tetap menjaga kedekatan dengan kekuasaan bukan semata-mata perdebatan politik biasa.
Pengamat Politik Ujang Komaruddin mengatakan, dinamika tersebut merupakan bagian dari upaya partai-partai politik untuk tetap relevan dan mendapat ruang di hati publik.
Kalau saya baca persaingan di media sosial sekarang saling kritik itu bagian daripada mencari tempat di hati publik, persiapan juga woro-woro untuk 2029,”
kata Ujang Komaruddin kepada Owrite, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, setiap momentum politik saat ini dimanfaatkan oleh partai-partai untuk membangun citra dan memperkuat posisi menjelang kontestasi politik mendatang.
Dan itu hal yang umum saja setiap isu, setiap momentum, setiap kesempatan digunakan untuk katakanlah bisa memperoleh dukungan publik, untuk mendapatkan simpati publik seperti itu,”
ujarnya.
Ujang melihat baik PDIP maupun partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan memiliki basis pemilih yang berbeda, dan sama-sama berupaya menjaga loyalitas pendukungnya.
PDIP punya segmennya sendiri, koalisi pemerintah juga punya segmennya sendiri, punya pemilihnya sendiri, yang cinta kepada Prabowo, yang senang Prabowo banyak, yang menjadi pemilih PDIP juga lumayan kan,”
ucapnya.
Karena itu, saling kritik yang terjadi saat ini dinilai lebih sebagai bagian dari strategi komunikasi politik dibanding pertarungan ideologi yang mendasar. Ia menilai arah politik PDIP ke depan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika menjelang Pilpres 2029, termasuk soal siapa figur yang nantinya akan mereka dukung.
Saya sih melihatnya kalau di pemilihan presiden tergantung nanti jagonya siapa PDIP, apakah dukung Prabowo atau tidak. Tapi kalau di legislatif, ya itu bersaing saja,”
jelasnya.
Ujang mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas juga akan memengaruhi strategi seluruh partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Kita juga harus lihat nanti sistem pemilunya itu, karena revisi undang-undang pemilunya kan sedang berjalan. Apakah nanti sistem pemilunya proporsional tertutup atau proporsional terbuka, itu juga menjadi bagian yang harus dikalkulasi oleh PDIP dan koalisi pemerintah,”
ungkapnya.
Menurut Ujang, posisi PDIP saat ini memang unik. Tidak berada di dalam kabinet, tetapi tetap memiliki ruang komunikasi dengan kekuasaan sekaligus kebebasan untuk mengkritik pemerintah dari luar.
Saya sih melihatnya bahwa kalau di luar pemerintahnya itu pilihan PDIP. Pilihannya sekarang dekat dengan kekuasaan, tapi bisa leluasa mengkritisi pemerintahan karena tidak ada katanya di kabinet,”
Ia menegaskan bahwa strategi tersebut tentu bukan keputusan yang diambil tanpa perhitungan politik yang matang.
Soal berisiko atau tidak, merugikan atau tidak itu sudah pilihan PDIP yang sudah dihitung seperti itu,”
tutup Ujang.
