Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, setiap kebijakan negara harus dibuka kepada publik secara jujur dan dapat diuji. Karena itu, ia menggagas kabinet bayangan sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena seluruh kebijakan negara tidak bisa disampaikan dengan cara menipu. Sebab di sebelahnya ada menteri bayangan yang kapasitasnya sama. Kalau Anda menipu, akan langsung terbongkar. Kalau Anda tidak menguasai materi, akan terlihat,”
kata Feri Amsari kepada Owrite, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Feri, konsep kabinet bayangan yang sedang disiapkan akan mengadopsi mekanisme parliamentary debate atau Oxford debate, yakni mempertemukan pemerintah dengan pihak yang memiliki kapasitas setara untuk menguji setiap kebijakan secara terbuka di hadapan publik.
Kita akan mengimplementasikan, misalnya, konsep parliamentary debate atau Oxford debate yang bertujuan membangun gambaran bahwa sebuah kebijakan harus dijelaskan kepada publik terlebih dahulu,”
ucapnya.
Dalam sistem tersebut, sambung Feri, setiap menteri pemerintah akan berhadapan dengan menteri bayangan yang menguasai bidang yang sama, sehingga argumentasi pemerintah dapat diuji secara terbuka berdasarkan data dan fakta.







