Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan posisi duduk Presiden Prabowo Subianto yang terpisah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat kabinet memunculkan penafsiran sebagai indikasi perubahan relasi politik mereka.
Ya, jelas posisi duduk itu menegaskan bagaimana posisi seseorang dalam sebuah jabatan politik,”
kata Adi Prayitno saat dihubungi Owrite, Minggu, 26 Juli 2026.
Dalam tradisi ketatanegaraan dan komunikasi politik, Presiden dan Wakil Presiden selalu diposisikan berdampingan karena mereka merupakan kesatuan mandat yang dipilih rakyat dalam satu paket pada pemilihan presiden. Karena itu, posisi duduk bukan sekadar urusan protokoler.
Kenapa selama ini Wakil Presiden selalu duduk di samping Presiden? Bukan hanya sebatas kepentingan protokoler, tetapi memang secara simbolik Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,”
ujar Adi.
Sebagai Simbol Soliditas?
Ia menjelaskan simbol tersebut bermakna penting karena mencerminkan soliditas kepemimpinan nasional. Perubahan pola yang baru pertama kali terjadi selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran akan mudah memunculkan berbagai tafsir di ruang publik.
Karena dalam pemilihan presiden yang muncul adalah pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi itu penting,”
jelas dia.
Adi berpendapat perhatian publik terhadap posisi duduk tersebut merupakan hal yang wajar, terlebih karena peristiwa itu terjadi dalam forum resmi rapat kabinet yang selama ini identik dengan simbol persatuan pemerintahan.
Maka tidak mengherankan kalau dalam acara-acara penting, seperti Sidang Kabinet, untuk pertama kali Wakil Presiden tidak duduk di samping Presiden. Itu menjadi perhatian besar,”
ucap dia.
Publik Bebas Berpikir
Penjelasan bahwa pengaturan kursi semata-mata disebabkan faktor teknis masih menyisakan ruang pertanyaan di tengah masyarakat. Jika persoalan hanya menyangkut kebutuhan teknis, pengaturan ruang dapat disesuaikan tanpa mengubah simbol kebersamaan Presiden dan Wakil Presiden.
Karena kalau persoalannya hanya teknis, misal ruangannya sempit atau membutuhkan teleprompter, itu bisa menggunakan ruangan yang lebih luas. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis (yang muncul),”
tegas dia.
Adi menegaskan beragam spekulasi yang berkembang merupakan konsekuensi dari simbol politik yang ditangkap masyarakat. Bahkan publik memiliki kebebasan untuk menafsirkan peristiwa tersebut berdasarkan persepsi masing-masing.
Jadi wajar kalau kemudian banyak yang menafsirkan berbagai hal. (Pandangan) publik susah dikendalikan. Publik suka punya kesimpulan dan realitas sendiri-sendiri,”
tutup Adi.
