Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengusulkan pemungutan suara berbasis teknologi e-KTP atau KTP elektronik dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang kini tengah dipersiapkan oleh parlemen.
Dia berpendapat digitalisasi pemilu dapat memperkecil ruang manipulasi suara, mempermudah penyelenggaraan, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin.
Dengan teknologi e-KTP proses pemilihan presiden, kepala daerah dan calon legislatif akan lebih mudah dan jauh dari manipulasi,”
kata Emrus saat dihubungi Owrite.id, Rabu, 29 Juli 2026.
Bukan Mustahil
Emrus mengatakan pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu bukan lagi hal yang mustahil, sebab sistem berbasis e-KTP memungkinkan pemilih menggunakan hak suara secara lebih praktis, sekaligus membantu penyelenggara memastikan akurasi data pemilih dan hasil pemungutan suara.
Penggunaan e-KTP ini memudahkan penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu hingga nanti masyarakat bisa memilih dari rumah menggunakan teknologi,”
ucap dia.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi sistem pemungutan suara yang lebih modern sebagaimana diterapkan di sejumlah negara.
Digitalisasi dapat memangkas berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam penyelenggaraan pemilu konvensional.
Karena secara teknologi hal itu memungkinkan. Kalau itu terealisasi mungkin Bawaslu dan KPU tidak lagi diperlukan karena kerja-kerja mereka sudah tidak ada lagi,”
jelas Emrus.
Apalagi pembaruan sistem pemilu harus diarahkan pada upaya memperkuat integritas hasil pemungutan suara serta mengurangi beban penyelenggaraan.
Saya mengusulkan agar dalam revisi UU Pemilu yang sedang digodok DPR RI bisa memasukan poin ini. Agar ke depan pemilu bersih dari manipulasi suara, tidak lagi petugas meninggal dunia seperti terjadi di pemilu-pemilu kemarin,”
tegas dia.
Demi Keadilan
Emrus berpandangan tujuan utama modernisasi sistem pemilu adalah memastikan hasil pemilihan benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat tanpa diwarnai kecurangan. Bahkan teknologi dapat menjadi instrumen memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Harapan publik adalah mendapatkan Presiden yang benar-benar merupakan pilihan rakyat. Pemilu tidak lagi diwarnai kecurangan. Jadi saya berharap dengan pemanfaatan teknologi, proses pemilu bisa semakin bersih,”
tutup dia.
