Ia juga menyinggung hasil survei yang disebut berasal dari Indikator Politik Indonesia.
Lebih gawat lagi, dari survei yang disebutkan berasal dari Indikator, meski belum dirilis secara resmi. Bocorannya menyebar di berbagai WhatsApp Group. Kepuasan publik disebut hanya 49,5 persen, turun sekitar 18 persen dari survei April 2026 yang mencapai 68 persen, atau turun 31,5 persen jika dibandingkan dengan Desember 2025 yang saat itu mencapai 81 persen,”
jelas Guntur.
Dia menyatakan penurunan tingkat kepuasan publik itu sejalan dengan penilaian buruk masyarakat terhadap sejumlah sektor mendasar, khususnya ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Hasil survei SMRC memperlihatkan hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi baik, sementara penilaian terhadap kondisi politik mencapai 13,5 persen dan penegakan hukum menyentuh 26,4 persen.
Angka-angka yang disebut berasal dari survei Indikator juga menunjukkan kecenderungan serupa. Menurutnya, dalam data yang beredar itu, penilaian positif terhadap kondisi ekonomi berada di angka 19,3 persen, kondisi politik meraih 19,2 persen, dan penegakan hukum hanya 27,6 persen.
Guntur menganggap dua temuan tersebut menjadi sinyal yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja harus lebih diutamakan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan melalui hasil kerja yang nyata.
Dari hasil survei SMRC itu publik juga mencatat penurunan ini paralel dengan merosotnya penilaian publik atas tiga hal mendasar. Kondisi ekonomi hanya 15,7 persen yang menilai baik, kondisi politik 13,5 persen, dan penegakan hukum 26,4 persen,”
papar Guntur.
Bandingkan dengan hasil survei Indikator. Publik menilai kondisi ekonomi hanya 19,3 persen yang baik atau sangat baik, kondisi politik 19,2 persen, dan penegakan hukum 27,6 persen,”
tutup dia.
