Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai, komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto yang beberapa kali memicu polemik turut memengaruhi penurunan kepuasan masyarakat.
Menurut saya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo kemudian menuai polemik atau dikritisi publik karena dinilai salah, itu ikut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden,”
ujarnya kepada Owrite, Kamis, 30 Juli 2026.
Ditegaskan Emrus, kondisi tersebut semestinya dapat dicegah melalui peran penasihat komunikasi presiden. Sejumlah pernyataan Presiden yang menuai perhatian publik, termasuk penyebutan “antek asing”, “londo ireng”, hingga “ndasmu” dalam berbagai kesempatan, sambung Emrus, menunjukkan pentingnya fungsi penyaringan pesan sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, komunikasi politik yang menimbulkan kontroversi dapat berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam aspek tersebut adalah penasihat komunikasi Presiden.
Jabatan tersebut seharusnya memastikan setiap pesan yang disampaikan kepala negara efektif, terukur, dan tidak memunculkan polemik yang tidak perlu.
Harusnya kesalahan-kesalahan seperti ini bisa diatasi lewat penasihat komunikasi Presiden. Untuk itu, yang paling bertanggung jawab terhadap komunikasi seperti itu, Penasihat Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi,”
tegasnya.
Emrus mempertanyakan efektivitas peran penasihat komunikasi, karena polemik terkait pernyataan Presiden disebutnya bukan hanya terjadi satu kali.
Ia menilai, publik berhak mengetahui sejauh mana fungsi pemberian masukan kepada Presiden telah dijalankan.
Di mana perannya? Ini bukan pertama kalinya muncul pernyataan-pernyataan yang menimbulkan polemik. Padahal beliau menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas setingkat menteri, tetapi hasil sebagai penasihat komunikasinya mana?,”
ucapnya.
Bukan Salah Presiden
Meski demikian, Emrus mengaku tidak menempatkan Presiden sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya berbagai polemik komunikasi.
Ia menilai, Presiden memiliki cakupan tugas yang sangat luas sehingga membutuhkan dukungan penasihat yang mampu memberikan pertimbangan secara profesional.
Saya terus terang tidak bisa menyalahkan Presiden soal pernyataan-pernyataan yang menimbulkan polemik, karena banyak yang harus dipikirkan, banyak tanggung jawabnya,”
akuinya.
Karena itu, Emrus menilai tanggung jawab utama berada pada penasihat komunikasi Presiden. Ia mempertanyakan mengapa pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi masih terus muncul apabila fungsi pemberian nasihat komunikasi telah berjalan dengan baik.
Yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah penasihat komunikasinya. Mengapa Presiden masih mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, dan bukan hanya sekali?,”
jelasnya.
Lebih Baik Mundur
Ia juga mempertanyakan keberanian penasihat komunikasi dalam memberikan masukan kepada Presiden. Menurut Emrus, apabila tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif, maka lebih baik memberikan kesempatan kepada pihak lain yang dapat menjalankan tugas itu.
Apakah penasihatnya tidak berani memberikan masukan? Kalau memang tidak berani, ya lebih baik mundur, jangan hanya menikmati jabatan. Saudara Hasan Nasbi tugasnya adalah sebagai penasihat komunikasi,”
pungkasnya.
