Peneliti dan Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, masyarakat semakin kritis membaca kondisi politik Indonesia yang tidak lagi mudah menerima narasi yang menyebut keadaan baik-baik saja apabila tidak sesuai dengan realitas yang mereka rasakan.
Ternyata publik menangkap itu, tahu juga bahwa ada persoalan pada politik kita. Jadi nalar kritis warga itu bekerja dalam hal ini,”
katanya kepada Owrite, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Saidiman, hasil survei menunjukkan masyarakat mampu menilai sendiri dinamika politik yang sedang berlangsung. Karena itu, pemerintah maupun partai politik tidak bisa lagi mengandalkan pidato atau narasi semata untuk membentuk persepsi publik.
Dan menurut saya nggak bisa mereka dibodoh-bodohin dengan pidato-pidato yang seolah-olah semuanya baik. Mereka nalarnya bekerja, mereka juga kritis. Jadi saya kira itu yang ditemukan dalam survei ini,”
ucapnya.
Temuan tersebut, sambung Saidiman, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi partai-partai politik. Apalagi, besarnya kelompok masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah menunjukkan adanya ruang politik yang belum terwakili.
Ini juga bisa jadi pelajaran untuk partai-partai politik. Misalnya tadi, ternyata banyak sekali warga, hampir 50 persen yang kritis terhadap pemerintah,”
jelasnya.
Dikatakan Saidiman, kelompok masyarakat yang kritis itu merupakan ceruk politik yang besar. Namun, hingga kini belum ada partai yang benar-benar mengambil posisi untuk mewakili aspirasi tersebut karena hampir seluruh partai berada di lingkaran pemerintahan.
Kelompok ini sebenarnya ceruk politik yang sangat besar dan sampai saat ini tidak diwakili oleh partai manapun, karena semua partai ada di sekitar Presiden,”
bebernya.
Hasil Survei dan Refleksi
Ia berpandangan hasil survei tersebut dapat menjadi momentum bagi partai politik untuk melakukan refleksi. Keterbukaan membaca aspirasi publik menjadi penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Jadi kita bisa membunyikan atau membaca hasil survei ini sampai sejauh itu, kalau kemudian partai-partai politik atau politisi kita mau lebih terbuka,”
ungkapnya.
Saidiman juga membandingkan konfigurasi politik saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terdapat oposisi yang kuat dari PDI Perjuangan.
Sementara pada periode pertama Presiden Joko Widodo, peran oposisi dijalankan oleh Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan oleh Partai Demokrat dan PKS pada periode berikutnya sebelum akhirnya bergabung ke pemerintahan.
Selama ini kan selalu ada oposisi. Di zaman Pak SBY itu ada PDIP yang kuat, di zaman Jokowi setidaknya di periode pertama ada Gerindra, Pak Prabowo menjadi oposisi. Kemudian di periode kedua, awal-awal itu masih ada Demokrat, masih ada PKS. Walaupun kedua partai itu di akhir pemerintahan Pak Jokowi juga bergabung dengan pemerintah,”
jelasnya.
Menurut Saidiman, kondisi politik saat ini menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah lembaga internasional memberikan penilaian berbeda terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
Jadi lembaga internasional melihat bahwa politik Indonesia sekarang sangat bermasalah, bahkan sudah disebut tidak lagi demokratis,”
pungkasnya.
