Di tengah perdebatan itu, beredar pula informasi bahwa penyebutan gelar tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya diklarifikasi.
Menurutnya, perhatian publik seharusnya diarahkan pada rekam jejak kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mau tanya, kebijakan apa yg pernah dibuat Paduka Baginda Raja itu untuk kelompok masyarakat minoritas yg bisa kita banggakan? Kayanya gak ada tuh,”
tulis Deddy Sitorus di postingan lainnya.
Ia mempertanyakan kontribusi konkret Jokowi terhadap kelompok-kelompok masyarakat minoritas selama menjabat sebagai presiden.
Dikatakan Deddy, penghormatan kepada seorang pemimpin semestinya lahir dari capaian kebijakan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penyematan gelar kehormatan.
Gelar Jokowi Diprotes
Sebelumnya, ramai kabar Jokowi dapat gelar adat Sesepuh Raja-Raja Timor saat safari politik ke NTT, pada akhir pekan lalu. Gelar Sesepuh Raja-Raja Timor untuk Jokowi itu sudah memantik protes dari sejumlah elemen masyarakat NTT.
Alasan protes itu karena gelar adat mesti diberikan sesuai prosedur dan ada proses legitimasi. Bukan hanya dengan seremoni.
Lalu, Jokowi juga sempat dirumorkan dinobatkan sebagai Raja Timor. Kabar penobatan Jokowi sebagai Raja Timor itu sempat disampaikan kader PSI NTT. Salah satunya disuarakan Sekretaris DPW PSI sekaligus Anggota DPRD NTT Junaidin Mahasan.
Bahkan, penobatan gelar adat Raja Timor ke Jokowi itu disebut jadi salah satu rangkaian acara Karnaval Budaya di Kupang.
