Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Pangkas Biaya Politik, DPR Diminta Patuhi Putusan MK

Itu kan harus diatur oleh pembentuk Undang-Undang. Pertanyaannya kenapa mereka tidak mau melakukan itu? Ya semuanya karena political interest. Ada konflik kepentingan, conflict of interest,”

jelasnya.

Titi juga menyoroti anggapan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah akan meningkatkan biaya politik. Padahal, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar karena sejumlah anggota DPRD justru menilai biaya politik bisa menjadi lebih efisien.

Ada pandangan bahwa kalau pemilu daerah itu dipisah dari pemilu nasional, maka itu akan membuat ongkos politik lebih mahal. Sementara kalau analisis dari sejumlah teman-teman, dari beberapa anggota DPRD, mereka merasa ongkos politik itu menjadi jauh lebih murah karena bisa fokus hanya membawa isu daerah,”

ungkapnya.

Dikatakan Titi, pandangan serupa juga disampaikan oleh sejumlah anggota DPR yang menilai pemisahan pemilu memungkinkan calon lebih fokus pada isu lokal tanpa harus menanggung beban pembiayaan politik yang lebih luas.

Dan termasuk teman-teman di DPR juga ada yang berpandangan, beberapa yang kami ngobrol, mereka menilai ongkos politik juga bisa lebih murah,”

katanya.

Lebih jauh Titi, kondisi tersebut menunjukkan masih kuatnya pertimbangan pragmatis dalam pembahasan revisi aturan pemilu. Ia menilai, kalkulasi politik jangka pendek lebih dominan dibanding upaya membangun sistem pemilu yang lebih baik.

Ini beberapa yang menginginkan revisi dilakukan. Karena mereka bilang kalau tandem, mereka harus ngangkut semua juga yang dibawa itu untuk dibiayai. Kami melihat bahwa pragmatisme itu lebih dominan. Atau kemudian perhitungan-perhitungan, kalkulasi politik jangka pendek, bukan berbasis sistem,”  

bebernya.