Syaifuddin menuturkan, persoalan itu tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan teknis dalam penyampaian informasi. Buat dia, yang dipertaruhkan adalah kualitas komunikasi politik yang dibangun di hadapan publik.
Dari perspektif komunikasi politik, polemik pengukuhan Jokowi sebagai ‘raja’ di NTT tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis komunikasi semata,”
ucapnya.
Dikatakannya, perubahan narasi setelah sebuah peristiwa menjadi sorotan publik dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi komunikasi yang dibangun oleh tim politik.
Perubahan narasi atau penjelasan yang berubah-ubah pada tim Jokowi setelah sebuah peristiwa menjadi sorotan publik, memperlihatkan adanya kelemahan dalam strategic political communication mereka,”
ungkapnya.
Dijelaskan Syaifuddin, ketika klarifikasi terus berubah, perhatian publik berpotensi bergeser dari substansi peristiwa menuju perdebatan mengenai konsistensi penyampaian informasi. Kondisi tersebut, katanya, dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kredibilitas figur politik.
Ketika tim sebagai aktor politik memberikan klarifikasi yang berubah-ubah, maka fokus publik akan bergeser dari substansi peristiwa menuju pertanyaan mengenai konsistensi yang dapat mempengaruhi kredibilitas Jokowi,”
jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam komunikasi politik, kredibilitas merupakan aset yang dibangun dalam waktu lama, tetapi dapat terkikis apabila publik melihat adanya ketidaksesuaian antara fakta yang dipersepsikan dan narasi resmi.
Dalam manajemen reputasi politik, faktor kredibilitas merupakan modal yang dibangun bertahun-tahun tetapi dapat mengalami erosi apabila publik menilai terdapat ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan narasi resmi,”
lanjutnya.
Jika Tim Jokowi selalu melakukan impression management, namun ketika ‘front stage’ dan ‘back stage’ tampak tidak selaras, maka kepercayaan publik dapat menurun,”
tambahnya.
Lebih jauh dia, perkembangan media digital membuat setiap perubahan pernyataan mudah ditelusuri dan dibandingkan.
Karena itu, ia menilai polemik tersebut lebih tepat dipahami sebagai persoalan reputasi politik yang perlu dikelola secara hati-hati.
Di era media digital saat ini, perubahan penjelasan dengan cepat terdokumentasi dan dibandingkan, sehingga memperbesar efek negatif pada persepsi publik. Karena itu, polemik tersebut lebih tepat dipahami sebagai risiko reputasional daripada sekadar kesalahan komunikasi biasa,”
tutup Syaifuddin.
