Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran memicu kritik dari sejumlah kalangan.
Mereka mempertanyakan konsistensi kebijakan fiskal pemerintah, terutama di tengah pelaksanaan berbagai program nasional yang menyerap anggaran besar.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, perbedaan persepsi mengenai kebijakan penghematan dapat memengaruhi respons birokrasi di daerah apabila tidak dijelaskan secara utuh kepada publik.
Ini bisa serius, birokrasi dapat melakukan perlawanan pada penguasa, semoga tak ada ASN yang melakukan aksi boikot melayani rakyat,”
tulis Henri Satrio yang dikutip dari akun X pribadinya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi anggaran dipahami sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang konsisten. Ia mengingatkan, agar pelayanan publik tidak terganggu akibat munculnya resistensi di kalangan aparatur sipil negara.
Penggunaan Anggaran Dipertanyakan
Di sisi lain, kritik juga datang dari Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku, Bansa Hadi Sella. Ia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran negara di tengah kebijakan penghematan yang diterapkan kepada pemerintah daerah.
Kawan-kawan aktivis mahasiswa Maluku, jangan biarkan pemerintah pusat menghamburkan uang negara untuk program ugal-ugalan yang pada akhirnya dikorupsi untuk memperkaya segelintir elit dan membuat rakyat di daerah menderita,”
kata Hadi Sella saat dihubungi Owrite.
Hadi Sella juga mengajak masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur yang damai dan sesuai ketentuan hukum apabila menilai terdapat kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi.
Ayo kawan-kawan jangan hanya diam, mari sama-sama kita bergerak lakukan protes lewat aksi demonstrasi besar-besaran,”
tegasnya.
Perdebatan mengenai efisiensi anggaran mencuat setelah pemerintah daerah diminta melakukan penghematan belanja.
Di saat yang sama, sejumlah program nasional dengan kebutuhan anggaran besar juga menjadi sorotan publik dan memunculkan diskusi mengenai prioritas belanja negara serta efektivitas penggunaan APBN.
