Politisi PDI Perjuangan Mohammad Guntur Romli mengatakan narasi pemberian gelar “Raja Timur” kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah dibangun jauh sebelum kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Guntur Romli, rangkaian perubahan penyebutan gelar menunjukkan adanya skenario komunikasi politik yang akhirnya memicu penolakan dari sejumlah tokoh adat dan kerajaan.
Sebelum Jokowi tiba di Kupang, narasi sudah digoreng lebih dulu oleh pendukungnya. Ia bakal dinobatkan sebagai Raja Timur. Informasi itu resmi dari pihak PSI,”
kata Guntur Romli dikutip dari video pendeknya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Dia menyebut informasi mengenai penyematan gelar tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekretaris DPW PSI NTT, Junaidin Mahasan. Namun, klaim itu kemudian memicu keberatan dari berbagai pihak sehingga narasi mengenai gelar tersebut berubah.
Setelah klaim pertama Raja Timur tumbang, gelar untuk Jokowi berubah menjadi sesepuh Raja-Raja Timur. Klaim itu datang dari Christian Widodo, Ketua DPW PSI NTT,”
ucapnya.
Guntur Romli melanjutkan, perubahan penyebutan gelar tidak menghentikan polemik. Lanjut dia, sejumlah tokoh adat dan keturunan raja di NTT tetap mempertanyakan keabsahan gelar tersebut.
Tapi kemudian istilah sesepuh Raja-Raja juga ditolak, termasuk oleh keturunan Raja Sobe Sonbai III, Paulus Sonbai, yang menyebutnya tak sah menurut adat dan menuding ada pihak yang menjual harkat dan martabat orang Timur,”
ungkapnya.
Guntur Romli menambahkan, Raja Amanatun Jonathan Banu Naik yang hadir dalam kegiatan tersebut juga tidak menyebut Jokowi sebagai “sesepuh Raja-Raja Timur”. Menurutnya, penyebutan yang disampaikan hanya sebatas hubungan persaudaraan.
Raja Amanatun, Jonathan Banu Naik, yang hadir juga tidak sekalipun mengucapkan kata sesepuh untuk Jokowi. Yang beliau katakan, para raja hanya memandang Jokowi sebagai saudara,”
jelasnya.
Ia juga mengklaim penolakan terhadap gelar tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat di NTT, mulai dari organisasi mahasiswa hingga kalangan akademisi dan keluarga kerajaan.
Tak heran bila PMKRI, Imadar, Cipayung Plus Kota Kupang, akademisi NTT, dan keluarga kerajaan ramai-ramai mempertanyakan legitimasi hingga menolak gelar Raja Timur atau sesepuh Raja-Raja Timur buat Jokowi,”
ucapnya.
Guntur Romli menambahkan, polemik tersebut bukan disebabkan sentimen terhadap pribadi Jokowi, melainkan karena simbol adat dinilai telah dibawa ke ranah politik.
Bukan karena membenci Jokowi, tapi karena simbol adat sudah ditarik jauh melampaui apa yang sesungguhnya. Karena dipolitisasi dan dimanipulasi oleh pendukung Jokowi sendiri,”
bebernya.
Di akhir pernyataannya, Guntur melontarkan sindiran terhadap polemik yang berkembang. Ia menyebut perubahan klaim mengenai gelar tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas narasi yang dibangun.
Kalaupun ada gelar raja yang bisa disematkan, jangan-jangan yang cocok Raja tipu-tipu. Karena gelar Raja Timur itu tipu-tipu, dan gelar sesepuh Raja-Raja Timur juga tipu-tipu,”
tutup Mantan kader PSI.
