Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkap alasan menulis surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Menurutnya, langkah tersebut diambil karena ia menilai saluran penyampaian informasi kepada Presiden semakin tertutup, sehingga diperlukan cara lain untuk menyampaikan pandangan dan kritik.
Pada titik ini saya sampai pada kesimpulan, alternatif informasi kepada Presiden itu relatif tertutup,”
kata Denny Indrayana kepada Owrite, Kamis, 6 Agustus 2026.
Denny menambahkan, surat terbuka bukan kali pertama ia gunakan untuk menyampaikan pandangan kepada kepala negara. Sebelumnya, ia juga pernah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam isu berbeda.
Bukan tiba-tiba. Kalau ditarik ke belakang, saya dalam konteks surat terbuka itu beberapa kali. Dulu saya juga menulis surat terbuka untuk meminta Presiden Jokowi dimakzulkan,”
ucapnya.
Denny menambahkan, penilaiannya mengenai tertutupnya saluran informasi terlihat dari sejumlah pidato Presiden Prabowo yang menurut pandangannya mengandung persoalan dan menunjukkan perlunya masukan dari berbagai sudut pandang.
Dan itu indikasinya adalah pidato-pidato Presiden Prabowo yang makin banyak problemnya. Dan kita harus memberikan alternatif bahwa ada data lain, kebenaran lain yang harus beliau terima,”
ungkapnya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menegaskan, menulis surat terbuka merupakan cara yang dapat ia lakukan sebagai akademisi untuk menyampaikan gagasan sekaligus membuka ruang diskusi di tengah masyarakat.
Sehingga pilihannya apa? Pilihannya yang saya bisa lakukan karena saya pembelajar adalah mengirim tulisan,”
tegasnya.
Selain ditujukan kepada Presiden, Denny berharap surat terbuka tersebut dapat mendorong kembali budaya menulis, membaca, serta meningkatkan literasi politik di tengah masyarakat.
Ia juga berharap, gagasan yang disampaikannya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Satu, sekaligus untuk kembali ke budaya menulis. Dua, agar masyarakat kembali kepada budaya membaca. Tiga, literasi politik yang penting kepada publik. Dan juga sebisa mungkin kalau dapat bonus menjadi kebijakan Presiden,”
pungkasnya.
