Buat Syaifuddin, situasi itu secara perlahan dapat membentuk persepsi bahwa terdapat dua figur yang sama-sama memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
Kondisi ini otomatis menciptakan persepsi publik mengenai dua pusat pengaruh akan terus menguat,”
ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan aktivitas politik Jokowi tidak serta-merta mengurangi kewenangan konstitusional Prabowo sebagai Presiden.
Namun, persoalan dapat muncul apabila dinamika politik mulai memengaruhi sikap elite maupun partai-partai pendukung pemerintah.
Aktivitas politik Jokowi sebagai mantan presiden kendati tidak secara otomatis bisa mengurangi otoritas Prabowo. Namun, risiko baru bisa muncul apabila elite politik, birokrasi, atau partai-partai koalisi mulai menunjukkan loyalitas yang terbelah,”
jelasnya.
Syaifuddin menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan politik di lingkungan pemerintahan apabila tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, dua tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini; pertama, soal keberadaan Jokowi sebagai figur bayangan yang masih aktif bermanuver. Kedua, mengenai komunikasi politik pemerintah yang dinilai kurang mampu menegaskan kualitas kepemimpinan Prabowo,”
jelasnya.
Syaifuddin berpandangan hubungan politik yang harmonis antara Jokowi dan Prabowo akan menjadi faktor penting untuk meredam berbagai spekulasi di ruang publik.
Sebaliknya, apabila muncul persaingan terbuka di dalam koalisi, isu mengenai adanya dua pusat pengaruh dinilai dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar.
Jika komunikasi elite antara kekuatan Prabowo dan Jokowi berlangsung harmonis, lanjutnya, maka persepsi mengenai dua pusat kekuasaan dapat diminimalkan
Sebaliknya, apabila muncul sinyal-sinyal kompetisi terbuka dalam koalisi, maka persepsi tersebut dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih besar dan berbahaya,”
tutupnya.
