Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, mengkritik konfigurasi politik pemerintahan saat ini yang dinilainya didominasi koalisi besar sehingga melemahkan fungsi pengawasan.
Dalam pandangannya, Indonesia sedang bergerak menuju model majority presidentialism, yang berisiko mengurangi kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Demokrasi yang putusan 90 menunjukkan aturan dibengkokkan, konstitusi diabaikan, dan dikudeta dengan kepemiluan yang pura-pura. Seolah-olah ada pemilu prosedural, tapi substansinya antidemokrasi,”
kata Denny Indrayana kepada Owrite, Jumat, 8 Agustus 2026.
Ditambahkannya, konfigurasi tersebut membuat sistem presidensial berubah dari konsep ideal menjadi pemerintahan yang ditopang koalisi terlalu besar.
