Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan gubernur dan kepala daerah tidak melakukan pinjaman.
Dia berpendapat pemerintah perlu menjelaskan mengapa kepala daerah dibatasi mengambil pembiayaan jangka panjang, sementara presiden dapat mengambil utang dengan cicilan yang bahkan melampaui masa jabatan.
“Kalau presiden boleh berutang yang cicilannya melampaui periode jabatan, tetapi kalau gubernur atau kepala daerah tidak bisa? Itu penjelasannya bagaimana, Pak Mendagri?,”
tulis Deddy Sitorus yang dikutip dari laman Facebook pribadinya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Beda Karakter
Deddy menilai pembiayaan melalui obligasi tidak bisa disamakan dengan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kebutuhan arus kas.






