Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyorot popularitas dan elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tinggi, namun belum sejalan dengan indikator kualitas hidup masyarakat.
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Jawa Barat tidak masuk 10 provinsi dengan kualitas hidup terbaik, sehingga popularitas kepala daerah dinilai tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan memimpin.
“Data BPS beberapa waktu lalu, Jawa Barat tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Ada 10 provinsi yang disebut oleh BPS, seperti Jakarta, Banten, Bali, (tapi) tidak ada Jawa Barat,”
kata Adi, mengutip video pendek yang diunggah setelah mengantongi izin pemilik, Minggu, 9 Agustus 2026.
Bukan Popularitas Semata
Kondisi tersebut menjadi menarik karena sejumlah provinsi yang masuk dalam daftar tersebut justru dipimpin gubernur yang popularitas maupun elektabilitasnya tidak setinggi Dedi Mulyadi.
Dia berpendapat hal itu menunjukkan bahwa popularitas seorang kepala daerah tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas kehidupan masyarakat.
“10 provinsi itu (para gubernur), popularitas (mereka) tidak seberapa, elektabilitas (tidak ada) apa-apa (dibandingkan Dedi). Semestinya dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sampai Sidratul Muntaha, kira-kira begitu, Kang Dedi Mulyadi) KDM bisa mengontrol Jawa Barat masuk ke temuan-temuan BPS,”
ucap Adi.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menilai tingginya elektabilitas dapat diikuti dengan kemampuan memperbaiki indikator kehidupan masyarakat. Ketiadaan Jawa Barat dari daftar tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Bahwa Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan kualitas hidup yang baik, ternyata tidak ada. Bukan hanya Jawa Barat, Jawa Timur (dan) Jawa Tengah tidak masuk,”
kata dia.
Adi menegaskan ukuran keberhasilan kepala daerah tidak cukup hanya dilihat dari seberapa terkenal figur tersebut atau seberapa tinggi tingkat keterpilihan. Kinerja harus dinilai dari dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
“Artinya apa? Mengukur kinerja orang itu bukan hanya terkenal tidaknya seorang pemimpin. Mengukur seseorang itu bukan karena dia punya tingkat keterpilihan ataupun tidak,”
tutur dia.
Ibu Kota
Ia kemudian menyinggung Jakarta, dalam data rujukan, masuk sebagai salah satu daerah dengan kualitas hidup yang baik. Capaian tersebut tetap perlu dilihat dalam konteks besar kapasitas fiskal Jakarta dibandingkan provinsi lain.
“Pramono Anung paling tinggi sebagai gubernur Jakarta dengan tingkat kualitas hidup yang bagus. Ya, terlepas APBD Jakarta berkali lipat dibanding yang lain,”
ujar Adi.
Kualitas hidup pada akhirnya berkaitan dengan sejumlah indikator konkret yang dirasakan langsung masyarakat. Popularitas politik harus berjalan beriringan dengan perbaikan sektor-sektor tersebut.
“Data itu menunjukkan kualitas hidup diindikasikan kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan dalam hidup,”
imbuh dia.
Indeks
Merujuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) BPS Tahun 2025, DKI Jakarta menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia dengan skor mencapai 85,05. Hal ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Berikut daftarnya:
| Peringkat | Provinsi | Skor IPM | Kategori Capaian |
| 1 | DKI Jakarta | 85,05 | Sangat Tinggi |
| 2 | DI Yogyakarta | 82,48 | Sangat Tinggi |
| 3 | Kepulauan Riau | 80,53 | Sangat Tinggi |
| 4 | Kalimantan Timur | 79,39 | Tinggi |
| 5 | Bali | 79,37 | Tinggi |
| 6 | Sumatera Barat | 77,27 | Tinggi |
| 7 | Banten | 77,25 | Tinggi |
| 8 | Sumatera Utara | 76,47 | Tinggi |
| 9 | Sulawesi Utara | 76,32 | Tinggi |
| 10 | Riau | 75,67 | Tinggi |
