Keterbukaan bukan hanya tuntutan politik, tetapi kewajiban hukum, akuntabilitas pemerintahan dan moral konstitusional seorang Wapres,”
tegasnya.
Menurut Faisal, setidaknya ada sejumlah indikator yang harus dibuka pemerintah kepada masyarakat. Bukan hanya jumlah lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga sektor penyerapannya serta komposisi pekerja formal dan informal.
Publik berhak mengetahui berapa lapangan kerja telah tercipta, terserap di sektor apa saja, berapa perbandingan pekerja formal dan informal, serta sejauh mana capaian tersebut memenuhi target yang dijanjikan Gibran,”
jelasnya.
Ia mengingatkan, semakin lama pemerintah tidak membuka perkembangan capaian tersebut, semakin besar ruang bagi publik untuk mempertanyakan keseriusan realisasi janji 19 juta lapangan kerja.
Ditegaskan Faisal, transparansi justru dapat menjadi alat untuk menguji apakah target tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak.
Menolak membuka capaian secara periodik hanya akan memperkuat kecurigaan bahwa angka 19 juta sedang dijadikan kamuflase politik untuk menutupi kegagalan kebijakan ketenagakerjaan,”
ucapnya.
Dijelaskan Faisal, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan simbolik dalam pemerintahan. Menurutnya, mandat elektoral yang diperoleh Gibran harus diikuti kesediaan mempertanggungjawabkan janji politik kepada masyarakat dengan data yang terukur.
Jabatan Wapres bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanat rakyat yang menuntut transparansi, pertanggungjawaban, keberanian mempertanggungjawabkan janji politik dengan data,”
ungkapnya.
Ia mengatakan persoalan janji 19 juta lapangan kerja pada akhirnya bukan hanya soal terpenuhi atau tidaknya target kampanye.
Jika tidak ada capaian tahunan yang dapat diverifikasi, kredibilitas Gibran sebagai Wakil Presiden juga ikut dipertaruhkan.
Jika janji 19 juta tidak dapat dibuktikan dengan capaian tahunan yang terukur, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas Gibran, tetapi juga legitimasi moral Gibran mewakili pemerintahan terhadap rakyat,”
pungkasnya.
