Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyorot dugaan aktivitas pertambangan ilegal marak di Kalimantan Selatan. Pembiaran aktivitas tambang tersebut akibat penegakan hukum minim dan loyo.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan narasi pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan dalam orasi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya masih menerima kiriman video aktivitas tambang emas dengan ekskavator yang diduga ilegal. Ini salah satunya di Tabalong, di Desa Dambung Raya, Dusun Misim,”
tulis Denny Indrayana yang dikutip dari akun X pribadinya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Berubah Nasib
Denny mengatakan kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan telah berlangsung dalam waktu panjang. Sungai yang sebelumnya menjadi jalur aktivitas pengangkutan kayu kini berubah menjadi jalur tongkang batu bara.
“Dulu (tahun) 90-an di Kalsel, sungai kami menjadi jalur aliran tebangan kayu. Tahun 2000-an hingga kini menjadi jalur tongkang batu bara. Sekarang sungainya sendiri yang dikeruk dan dirusak,”
aku dia.
Dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mempertanyakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Mana pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang katanya diperjuangkan Presiden Prabowo? Justru aktivitas ilegal makin marak, tidak ada penegak hukum,”
tegas dia.
Beking
Denny juga menyampaikan tudingan serius mengenai ada pihak yang disebut melindungi aktivitas pertambangan ilegal. Namun, ia tidak merinci aparat atau penegak hukum yang dimaksud maupun memberikan bukti spesifik mengenai dugaan tersebut.
“Karena mafia tambang justru dibekingi aparat dan penegak hukum,”
ucap dia.
Ia kemudian mengingatkan Presiden Prabowo bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pidato dan pernyataan politik. Bagi dia konsistensi antara ucapan pemerintah dan penegakan hukum di lapangan menjadi penentu kepercayaan publik.
“Bapak Presiden, orasi antikorupsi tanpa konsistensi akan makin menggerus legitimasi,”
tutup Denny.
