PDI Perjuangan menyambut pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut Prabowonomics berasas Marhaenisme. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Marhaenisme yang menjadi gagasan Bung Karno memiliki konsekuensi nyata dalam kebijakan ekonomi.
Jika benar dijadikan pijakan Prabowonomics, maka petani dan kelompok kecil harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya.
Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Presiden Prabowo juga menggaungkan itu untuk menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak,”
kata Hasto Saat ditemui usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Hasto, ukuran keberpihakan itu bukan terletak pada seberapa sering istilah Marhaenisme disebut. Ukurannya justru ada pada kebijakan yang memperkuat posisi rakyat kecil sebagai pelaku produksi, terutama petani.
Hasto menilai petani harus memiliki akses terhadap alat produksi agar tidak terus berada dalam posisi rentan. Mulai dari kepemilikan tanah, mekanisasi pertanian, hingga benih unggul hasil karya anak bangsa.
Ketika kita berteriak ‘Marhaenisme’, maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa. Itu yang harus dijabarkan,”
tegas Hasto.
PDIP Pilih Indonesianomics
Di tengah istilah Prabowonomics yang digaungkan pemerintah, Hasto menyebut PDIP justru lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics.
Menurut dia, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi pemikiran ekonomi sendiri yang dirumuskan para pendiri bangsa. Fondasi itu antara lain Pancasila, UUD 1945, serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk mewujudkan cita-cita Trisakti.
Karena itu, Hasto mengingatkan agar perdebatan soal nama tidak menggeser persoalan utama, yakni apakah kebijakan ekonomi benar-benar mampu mengubah persoalan struktural dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan orang per orang. Kekuatan itu ada di produksi rakyat, bukan di oligarki,”
ujar Hasto.
Dia menegaskan, rakyat pada akhirnya akan menjadi pihak yang menentukan apakah sebuah konsep ekonomi benar-benar berhasil atau sekadar berhenti sebagai slogan.
Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan,”
pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan di tengah kerja sama pemerintah dan DPR yang dinilainya semakin sinergis.
Pujian itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026 sore.
Di hadapan jajaran DPR, Prabowo menegaskan kerja sama pemerintah dan parlemen tidak boleh dimaknai sebagai matinya demokrasi.
Menurut Prabowo, pemerintah tetap membutuhkan kritik dan pengawasan. Namun, pada saat yang sama, dia meminta pemerintah dan DPR bergerak cepat untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik,”
kata Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan pentingnya kecepatan kerja pemerintah bersama DPR. Dia menilai hasil kerja parlemen saat ini sudah menunjukkan adanya sinergi tersebut.
Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita, dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini, saya terima kasih,”
ujarnya.
Kemudian, Prabowo mengucapkan terima kasih khusus kepada salah satu partai politik. Ia menyebut PDIP secara langsung dan mengundang tepuk tangan dari peserta acara.
Dan terima kasih khusus sekali lagi khusus PDIP,”
kata Prabowo yang disambut tepuk tangan.
Meski demikian, Prabowo menilai ada titik temu antara kebijakan pemerintah dengan gagasan yang selama ini diperjuangkan PDIP.
Bahkan, Prabowo mengaitkan kebijakan ekonominya dengan gagasan Marhaenisme yang identik dengan PDIP.
Sebenarnya ini bukan prabowonomics, ini marhaen ini, PDIP susah tidak mendukung ini,”
ujar Prabowo.
