Menguatnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mulai membuka potensi gesekan baru di internal Partai Gerindra, terutama jika tren tersebut terus berlanjut hingga mendekati Pilpres 2029.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, hasil survey terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan KDM melampaui elektabilitas Prabowo Subianto, dapat menjadi ancaman politik sekaligus membuat Gerindra berpotensi menjauhkan mantan Bupati Purwakarta itu dari lingkar strategis partai.
Moncernya elektabilitas Dedi tentu dapat menjadi ancaman terhadap Prabowo. Gerindra bisa saja tidak menginginkan bila ada kader Gerindra yang elektabilitasnya lebih tinggi dari Prabowo,”
kata Jamiluddin Ritonga kepada Owrite, Selasa, 18 Agustus 2026.
Survei SMRC yang dirilis pada 29 Juli 2026 mencatat KDM memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi semi-terbuka 20 nama, sedangkan Prabowo berada di angka 14,5 persen.
SMRC juga mencatat tren berlawanan dalam sembilan bulan terakhir: elektabilitas KDM naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen, sementara Prabowo turun dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen.
Pembatasan Ruang Politik
Menurut Jamiluddin, selisih elektabilitas tersebut berpotensi mengubah posisi KDM di internal Gerindra. Jika seorang kader memiliki tingkat keterpilihan jauh di atas ketua umum sekaligus presiden petahana, menurutnya bukan tidak mungkin partai mengambil langkah untuk membatasi ruang politik kader tersebut.
Kader seperti itu bisa saja akan diasingkan di internal Gerindra. Dedi bisa saja tidak diberi peran strategis di Gerindra,”
jelasnya.
Menurut Jamiluddin, kondisi tersebut justru dapat membuka persoalan baru. Jika KDM merasa ruang politiknya dipersempit di Gerindra, ia berpotensi mencari jalur politik lain untuk mempertahankan sekaligus memperbesar peluangnya menuju kontestasi nasional.
Kalau hal itu terjadi, bisa saja Dedi akan melakukan perlawanan. Dedi bisa saja berlabuh ke partai lain untuk mewujudkan ambisi politik,”
ucapnya.
Loncat Partai
Jamiluddin menambahkan, kemungkinan KDM berpindah partai bukan sesuatu yang sepenuhnya asing dalam perjalanan politiknya.
Sebelum bergabung dengan Gerindra, KDM merupakan kader Partai Golkar. Karena itu, perpindahan partai kembali menjadi salah satu kemungkinan apabila terjadi ketegangan politik di internal Gerindra.
Pindah partai bukan hal tabuh lagi Dedi. Sebab, Dedi sebelumnya kader Golkar, dan kemudian pindah haluan ke Gerindra,”
ungkapnya.
Potensi tersebut, kata Jamiluddin, dapat semakin terbuka jika aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) nantinya menjadi nol persen.
Dalam kondisi itu, KDM dinilai memiliki lebih banyak pilihan untuk mencari dukungan politik apabila tidak mendapatkan ruang pencalonan melalui Gerindra.
Karena itu, tidak menutup peluang Dedi akan loncat pagar. Apalagi bila nantinya PT menjadi 0 persen, sehingga Dedi akan lebih mudah mencari perahu lain untuk bisa ikut Pilpres,”
tutupnya.
Kekuatan elektoral KDM juga terlihat dalam simulasi head to head SMRC. Dalam simulasi dua nama melawan Prabowo, KDM memperoleh 59 persen dukungan, sedangkan Prabowo 28,3 persen.
Hasil ini memperkuat gambaran bahwa KDM bukan sekadar mengalami kenaikan dalam simulasi banyak nama, tetapi juga memiliki daya saing kuat ketika berhadapan langsung dengan Prabowo.
