Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Stop Politisasi Luka NTT: Jimly Minta Pejabat Tak “Cari Muka” di Lokasi Bencana

Bantuan kepada korban bencana seharusnya mengutamakan empati kemanusiaan dan disalurkan secara terkoordinasi melalui satu pintu resmi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (ketiga kanan) dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago (kanan) menggendong salah satu bayi yang dirawat di tenda darurat di RSUD TC Hillers, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Kamis (20/8/2026).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (ketiga kanan) dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago (kanan) menggendong salah satu bayi yang dirawat di tenda darurat di RSUD TC Hillers, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Kamis (20/8/2026). (ANTARA FOTO/Johanes Viandinando/app/nym.)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan para pejabat tingkat pusat dan daerah agar tidak menjadikan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai panggung pencitraan politik. 

Bantuan kepada korban seharusnya mengutamakan empati kemanusiaan dan disalurkan secara terkoordinasi melalui satu pintu resmi.

Di mana ada bencana, sebaiknya janganlah dijadikan objek pencitraan politik,”

kata Jimly dalam akun X pribadinya, dikutip pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Pilihan EditorAdi Briantika

Gempa NTT Rusakkan 53.971 Rumah, BNPB Masih Sisir Data

Junjung Nurani

Jimly menilai kehadiran pejabat di tengah masyarakat terdampak bencana mesti dilandasi kepedulian terhadap korban, bukan kepentingan membangun citra atau popularitas politik. 

Iklan

Menjadikan penderitaan korban sebagai bagian dari agenda pencitraan justru dapat mengikis nilai empati dan rasa kemanusiaan.

Tidak mendidik akan empati dan rasa duka kemanusiaan untuk membantu para korban,”

ujar dia.

Jimly berkata pejabat pemerintah pusat maupun daerah, termasuk kepala daerah dari wilayah lain yang ingin membantu korban gempa, sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Bantuan perlu dikirim melalui mekanisme resmi agar distribusi dapat terdata dan kebutuhan korban dapat dipetakan dengan baik.

Pejabat pusat ataupun pejabat daerah, apalagi dari daerah lain, kalau ada bantuan kirim saja via satu pintu resmi, agar terkoordinasi,”

tutur dia.

Menurut Jimly koordinasi menjadi penting dalam situasi bencana agar bantuan tidak menumpuk di satu lokasi, sementara wilayah lain justru kekurangan kebutuhan dasar. 

Mekanisme satu pintu juga dapat mencegah tumpang tindih distribusi sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.