Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan para pejabat tingkat pusat dan daerah agar tidak menjadikan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai panggung pencitraan politik.
Bantuan kepada korban seharusnya mengutamakan empati kemanusiaan dan disalurkan secara terkoordinasi melalui satu pintu resmi.
Di mana ada bencana, sebaiknya janganlah dijadikan objek pencitraan politik,”
kata Jimly dalam akun X pribadinya, dikutip pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Junjung Nurani
Jimly menilai kehadiran pejabat di tengah masyarakat terdampak bencana mesti dilandasi kepedulian terhadap korban, bukan kepentingan membangun citra atau popularitas politik.
Menjadikan penderitaan korban sebagai bagian dari agenda pencitraan justru dapat mengikis nilai empati dan rasa kemanusiaan.
Tidak mendidik akan empati dan rasa duka kemanusiaan untuk membantu para korban,”
ujar dia.
Jimly berkata pejabat pemerintah pusat maupun daerah, termasuk kepala daerah dari wilayah lain yang ingin membantu korban gempa, sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bantuan perlu dikirim melalui mekanisme resmi agar distribusi dapat terdata dan kebutuhan korban dapat dipetakan dengan baik.
Pejabat pusat ataupun pejabat daerah, apalagi dari daerah lain, kalau ada bantuan kirim saja via satu pintu resmi, agar terkoordinasi,”
tutur dia.
Menurut Jimly koordinasi menjadi penting dalam situasi bencana agar bantuan tidak menumpuk di satu lokasi, sementara wilayah lain justru kekurangan kebutuhan dasar.
Mekanisme satu pintu juga dapat mencegah tumpang tindih distribusi sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
