Surat RUU Perampasan Aset Tanpa Tanda Tangan Puan, Botok: Dibuat Dasco

“Itu yang membuat (surat kesepakatan ialah) Pak Dasco,”

kata Botok.

Absen

Botok mengaku pihaknya juga mempertanyakan ketidakhadiran Puan dalam rangkaian pembahasan atau kesepakatan tersebut. Absennya Ketua DPR menimbulkan pertanyaan publik.

“Kami juga menyesali ketidakhadiran Mbak Puan,”

ucap Botok.

Menanggapi hal tersebut, Deddy menjelaskan bahwa posisi Puan sebagai Ketua DPR membuatnya memiliki agenda dan kewenangan dalam forum resmi DPR, termasuk memimpin sidang paripurna.

Beredarnya surat tersebut kemudian memunculkan kesan seolah-olah Puan Maharani tidak termasuk dalam pihak yang menyepakati target pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada akhir tahun ini.

Padahal, menurut keterangan dalam dialog tersebut, surat itu disebut merupakan bagian dari pekerjaan Sufmi Dasco Ahmad.

Target

Persoalan tersebut menjadi sorotan karena RUU Perampasan Aset merupakan salah satu agenda legislasi yang mendapat perhatian besar publik. Target pengesahan pada 15 Desember 2026 pun telah menjadi komitmen politik DPR.

Keberadaan surat kesepakatan tanpa tanda tangan Ketua DPR menjadi penting untuk dijelaskan secara terbuka, terutama perihal penyusun, dasar penyusunan, serta posisi masing-masing pimpinan DPR dalam kesepakatan.