Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mulai mencuat dalam bursa Pilpres 2029, termasuk wacana memasangkannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai persoalan terbesar justru bukan soal peluang KDM maju sebagai calon presiden, melainkan apakah ia berani mengambil jalan politik yang berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan ketua umum partainya.
Dia KDM itu, misalnya per hari ini, jadi spotlight terkait dengan pencapresan 2029, dan itu sebenarnya terjadi pada periode-periode sebelumnya. Di mana gubernur-gubernur tertentu dinilai punya kesempatan dan kemampuan untuk menjadi calon presiden,”
kata Adi Prayitno dalam video pendek yang dikutip usai diizinkan, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, sorotan terhadap KDM sebagai salah satu figur potensial untuk Pilpres 2029 bukan sesuatu yang baru. Sejumlah kepala daerah sebelumnya juga pernah mendapatkan perhatian serupa karena dinilai memiliki modal elektoral dan kemampuan politik untuk masuk dalam bursa calon presiden.
Namun, ketika wacana tersebut berkembang menjadi kemungkinan KDM berpasangan dengan Gibran, muncul pertanyaan lain mengenai kendaraan politik yang akan digunakan.
Sebelumnya, KDM juga sempat dikaitkan dengan kemungkinan bergabung dengan PSI, tetapi isu tersebut telah dibantah.
Kemarin-kemarin kita mendengarkan KDM ketika dikait-kaitkan dengan gabung PSI, kan nolak, kan? Hoaks, itu bohong. Ya, saya peneliti, yang saya ukur umuman KDM saat itu,”
ucapnya.
Adi mengakui, dinamika politik masih sangat mungkin berubah. Politisi bisa saja mengubah sikap seiring perkembangan konstelasi.
Berdasarkan posisi KDM saat ini, ia mengaku sulit membayangkan KDM meninggalkan partai tempatnya bernaung demi mengejar tiket Pilpres 2029.
Meski kita juga tahu bahwa kadang politisi itu agak beda-beda ngomongnya. Belok kiri, sen kanan. Tapi kalau melihat per hari ini, agak sulit saya membayangkan KDM itu mau pindah ke tempat lain,”
jelas Adi.
Lebih jauh dia mempertanyakan alasan yang cukup kuat bagi KDM untuk meninggalkan partainya, khususnya jika tujuannya adalah membangun pasangan politik dengan Gibran. Sebab, Gibran sendiri saat ini berada dalam pemerintahan bersama Prabowo.
Apa yang kemudian membuat KDM itu harus pindah, misalnya ingin bersama dengan Gibran? Ya, per hari ini juga Gibran menjadi bagian dari Pak Prabowo,”
ungkapnya.
Cocoklogi Politik
Adi melanjutkan, munculnya pasangan KDM-Gibran di media sosial lebih banyak didorong oleh spekulasi dan cocoklogi politik. Wacana tersebut belum bisa dijadikan indikator bahwa pasangan itu benar-benar sedang dibangun secara serius.
Kenapa di medsos itu ingin jodoh-jodohkan? Karena asumsinya KDM dengan Gibran ini kayaknya bikin kongsi politik karena kemungkinan tidak dengan Prabowo ke atas Gibran. Kan namanya cocoklogi-cocoklogi di medsos,”
tegasnya.
Adi kemudian membandingkan kemungkinan posisi KDM dengan pengalaman politik Joko Widodo ketika menghadapi pilihan politik pada Pilpres 2024.
Saat itu, Jokowi berseberangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan memilih mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Tapi yang ingin saya katakan adalah, mungkin Pak Jokowi berani melawan PDIP yang saat itu ingin menjagokan Ganjar dan lebih memilih, misalnya, Prabowo-Gibran karena posisi Pak Jokowi presiden,”
ungkapnya.
Karena itu, menurut Adi, tantangan terbesar bagi KDM justru bukan sekadar mendapatkan popularitas atau membangun peluang pencapresan.
Persoalannya adalah keberanian mengambil keputusan jika kepentingan pencapresan 2029 nantinya bertabrakan dengan garis politik Presiden sekaligus ketua umum partainya.
Pertanyaan terbesarnya justru ada di KDM, berani nggak melawan presiden? Bukan hanya gubernur melawan presiden, berani nggak melawan ketumnya? Dan menurut saya, berat,”
pungkas Adi.
