BBM Langka di Sejumlah Daerah, Eks Sesmen BUMN Ingatkan Prabowo Tak Terima Penjelasan Asal-Asalan!

Kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah menjadi sorotan mantan Sekretaris Menteri (Sesmen) BUMN, Muhammad Said Didu. 

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menerima begitu saja penjelasan dari pihak terkait mengenai persoalan pasokan BBM, karena kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat memang kesulitan mendapatkan BBM.

Menurut Said Didu, dirinya menyaksikan langsung kelangkaan BBM yang berlangsung berhari-hari di sejumlah wilayah. Ia menyebut kondisi tersebut terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan, hingga Sumatera.

Saya minta dan berharap agar pihak terkait tidak memberikan penjelasan salah dalam kelangkaan BBM. Karena saya saksi kelangkaan BBM di Sulsel selama 8 hari, di Kalimantan selama 4 hari dan di Sumatera 2 hari,”

kata Said Didu yang dikutip dari laman X pribadinya, Selasa, 15 September 2026. 

Dikatakannya, persoalan tersebut tidak semestinya ditutupi dengan penjelasan administratif mengenai ketersediaan stok. 

Bagi Said Didu, panjangnya antrean dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM merupakan indikator nyata yang harus dijawab pemerintah.

Intinya supply BBM kurang dan yang bertanggung jawab adalah KemESDM,”

tegasnya.

Lebih jauh Said Didu menilai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki tanggung jawab besar terhadap persoalan tersebut karena pemerintah melalui kementerian itu menentukan kebijakan terkait harga dan jumlah BBM yang beredar, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi.

Karena saat ini semua jenis BBM baik yg disubsidi dan yg tidak disubsidi harga dan jumlahnya ditentukan oleh KemESDM,”

jelasnya.

Said Didu meminta pemerintah tidak mencari pembenaran atas kondisi yang terjadi di lapangan. Persoalan utamanya adalah memastikan pasokan BBM benar-benar tersedia bagi masyarakat di daerah yang mengalami kelangkaan.

Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi antrean BBM di Sulawesi Selatan yang dalam beberapa hari terakhir memang mendapat perhatian pemerintah daerah. 

Pemprov Sulsel bahkan membentuk satgas untuk memantau dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Hasil pemantauan juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran penyaluran di SPBU, seperti kendaraan dengan tangki modifikasi, transaksi pengisian berulang, dan penggunaan barcode yang tidak sesuai. 

Namun, pemerintah daerah sebelumnya menyatakan kuota BBM subsidi di Sulsel masih aman. Pemerintah juga menyebut antrean dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk perubahan pola permintaan dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.