Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik,”
ungkapnya.
Arifki melihat persoalan itu salah satunya tercermin dari perdebatan Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dikatakannya, pernyataan atau perdebatan yang semula berada dalam ranah teknokratis dapat berkembang menjadi isu politik karena Pramono merupakan kader PDIP.
Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,”
bebernya.
Polemik Whoosh
Bukan hanya PDIP, komunikasi Purbaya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh juga dinilai memiliki sensitivitas politik.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan pengelolaan utang Whoosh akan beralih ke Kementerian Keuangan mulai 15 September 2026, sementara skema pembayaran utangnya masih dikaji.
Menurut Arifki, ketika Menteri Keuangan berbicara mengenai beban pembiayaan proyek tersebut, persoalannya tidak berhenti pada angka utang. Ada jejak kebijakan pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh.
Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,”
jelasnya.
Dari titik itu, kata Arifki, publik dapat menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan di dalam pemerintahan. Pernyataan seorang menteri yang terlalu terbuka berisiko menimbulkan persepsi bahwa terdapat tarik-menarik kewenangan atau bahkan ketidaksatuan sikap di tubuh pemerintah.
Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan,”
terangnya.
Karena itu, tantangan seorang Menteri Keuangan bukan hanya mengelola APBN dan kebijakan fiskal, tetapi juga memastikan komunikasi pemerintah tetap berada dalam satu garis.
Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,”
pungkasnya.
Pergantian Purbaya sendiri telah resmi dilakukan Prabowo pada 14 September 2026. Purbaya digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah tidak mengumumkan secara spesifik bahwa gaya komunikasi Purbaya merupakan alasan resmi pencopotan tersebut.
