Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mulai masuk ke meja para ketua umum partai politik. Salah satu isu yang menguat adalah penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 hingga 5 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan komunikasi antarketua umum partai sempat berlangsung. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah angka tersebut sudah menjadi keputusan final.
“Setahu saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya tidak tahu, tetapi pada dasarnya memang ada beberapa opsi,”
kata Dede di Gedung DPR RI, Rabu, 16 September 2026.
Opsi
Komisi II DPR saat ini tidak serta-merta menetapkan satu angka. Sejumlah opsi disusun dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, masukan masyarakat sipil dan akademisi, hingga kemungkinan menggunakan mekanisme pemilu sebelumnya.






