Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dinilai tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan satu pernyataan atau satu polemik.
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, melihat ada pola komunikasi Purbaya yang terlalu terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif, termasuk isu yang bersinggungan dengan PDIP, legacy pemerintahan Joko Widodo, hingga dinamika internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif,”
katanya kepada Owrite, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya memang memiliki daya tarik politik. Pernyataan yang terbuka dan tidak terlalu birokratis membuatnya mudah mendapatkan perhatian publik.
Namun, posisi sebagai Menteri Keuangan membuat setiap ucapan memiliki konsekuensi lebih besar karena dapat dibaca pasar sebagai sinyal kebijakan sekaligus ditafsirkan elite sebagai sikap politik.
Ketika pernyataan seorang Menteri Keuangan mulai menyentuh kepentingan politik, kata Arifki, persoalannya tidak lagi sebatas bagaimana publik menilai gaya komunikasi sang menteri.
Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,”
ucapnya.
Popularitas dan Gaya Komunikasi
Arifki menjelaskan, popularitas yang diperoleh seorang pejabat melalui gaya komunikasi terbuka belum tentu sejalan dengan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan.
Terlebih, Menteri Keuangan berada pada posisi strategis yang harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan koordinasi politik di dalam pemerintahan tetap solid.
Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,”
jelasnya.
Karena itu, dia menilai terlalu sederhana jika pencopotan Purbaya disebut semata-mata akibat satu pernyataan. Namun, apabila gaya komunikasi yang sama berulang kali memunculkan pertanyaan di pasar dan membuat elite pemerintahan tidak nyaman, dampak politiknya dapat semakin besar.
Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar,”
terangnya.
Gaya Blak-blakan
Lebih jauh Arifki melihat keterbukaan Purbaya memiliki dua sisi. Di satu sisi, sikap blak-blakan dapat menjadi modal untuk membangun popularitas dan menarik perhatian publik.
Namun di sisi lain, gaya tersebut dapat menjadi persoalan ketika diterapkan oleh pejabat yang mengelola kebijakan fiskal negara.
Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas. Untuk seorang Menteri Keuangan, kemampuan mengelola komunikasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan,”
tegasnya.
Menurutnya, titik persoalan muncul ketika komunikasi seorang menteri mulai menciptakan persepsi bahwa terdapat perbedaan sikap di dalam pemerintahan.
Jika pasar mempertanyakan arah kebijakan dan elite mulai merasa tidak nyaman, maka masalah tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar persoalan gaya bicara.
Kalau pasar mulai bertanya-tanya dan elite mulai merasa tidak nyaman, persoalannya sudah bergeser dari sekadar gaya bicara menjadi persoalan politik pemerintahan,”
pungkasnya.
Purbaya resmi dicopot dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September 2026 dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pergantian tersebut berlangsung mendadak, Suahasil mengungkapkan bahwa dirinya baru mendapat pemberitahuan untuk bersiap dilantik pada pagi hari yang sama.
