Pemecatan kader PDIP Surabaya Achmad Hidayat setelah bertemu Jokowi dinilai ikut menyoroti semakin jauhnya hubungan politik mantan Presiden tersebut dengan PDIP. 

Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai manuver politik Jokowi pada akhir masa kekuasaannya menjadi salah satu titik yang memperlebar jarak dengan partai yang pernah mengusungnya.

Jokowi itu tidak pernah merasa punya masalah apapun dengan Megawati Soekarno Putri dan soal kemungkinan Jokowi akan bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan Megawati Soekarno Putri,”

tulis Adi Prayitno dikutip dari akun facebook pribadinya, Kamis, 17 September 2026.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Achmad Hidayat setelah bertemu Jokowi di Solo. Achmad mengakui, jika Jokowi mengatakan tidak memiliki masalah dengan Megawati dan suatu saat akan bertemu.

Di sisi lain, Adi melihat hubungan politik Jokowi dengan PDIP dari konteks manuver politik yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Jokowi.

Gara-gara manuver politiknya, di akhir kekuasaan politiknya dimana Jokowi memilih berseberangan dan tidak sesuai dengan faksun politik PDIP,”

ucapnya.

Dalam konteks tersebut, Adi menggunakan istilah “talak” untuk menggambarkan jauhnya hubungan politik Jokowi dengan PDIP. Ia menilai posisi politik Jokowi saat ini menunjukkan jarak yang jauh dengan partai tersebut.

Jadi wajar kalau ini kemudian disimpulkan bahwa Jokowi bukan hanya ditalak tiga oleh PDIP tapi Jokowi sudah ditalak sepuluh oleh PDIP,”

tegas Adi.

Diketahui, polemik hubungan Jokowi dengan PDIP kembali mencuat setelah Achmad Hidayat bertemu Jokowi di Solo pada Juli 2026. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Achmad menghadapi proses internal partai hingga akhirnya diberhentikan melalui keputusan DPP PDIP tertanggal 4 September 2026.

Dalam keputusan pemecatan, kunjungan Achmad ke kediaman Jokowi dan pernyataannya mengenai rehabilitasi status keanggotaan Jokowi disebut sebagai tindakan yang dinilai berada di luar kewenangannya dan sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. 

Di sisi lain, PDIP Jawa Timur menyatakan pemecatan tidak semata-mata disebabkan kunjungan tersebut karena proses pelanggaran etik telah berlangsung sebelumnya dan terdapat pelanggaran lain.