Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya setelah berdialog dengan sejumlah jurnalis senior pada Rabu, 16 September 2026 kemarin.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Watihellu, menilai langkah itu menjadi sinyal bahwa evaluasi kabinet tidak cukup dilakukan secara parsial.
Saya melihatnya sebagai sinyal bahwa Prabowo mulai menyadari bahwa evaluasi kabinet tidak cukup dilakukan secara parsial,”
kata Dahlan saat dihubungi Owrite, Jumat, 18 September 2026.
Menurut Dahlan, persoalan pemerintahan tidak otomatis selesai hanya dengan mengganti satu menteri. Jika masalah yang dihadapi pemerintah menyangkut pelaksanaan program hingga koordinasi antarkementerian, evaluasi harus melihat keseluruhan mesin pemerintahan.
Pergantian Menteri Keuangan saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemerintahan. Kalau masalahnya adalah kualitas eksekusi program, koordinasi antarkementerian, komunikasi publik, integritas, dan efektivitas para pembantu Presiden, maka yang harus dievaluasi adalah seluruh mesin pemerintahan,”
ucapnya.
Namun, Dahlan mengingatkan agar pernyataan soal reshuffle tidak serta-merta diterjemahkan sebagai pengakuan bahwa kabinet Prabowo gagal.
Namun saya tidak akan langsung menyimpulkan bahwa Prabowo mengakui kabinetnya gagal. Itu terlalu jauh,”
ungkapnya.
Dijelaskan Dahlan, keputusan mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan menunjukkan Prabowo memang telah menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti pejabat strategis ketika melakukan evaluasi terhadap pemerintahan. Purbaya digantikan Suahasil Nazara dalam reshuffle pada 14 September 2026.
Apalagi pergantian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa setelah sekitar setahun menjabat menunjukkan bahwa Prabowo memang bersedia mengganti pejabat strategis ketika muncul persoalan dalam pemerintahan,”
jelasnya.
Kini, menurut Dahlan, persoalan utamanya adalah apakah keberanian yang sama akan diterapkan kepada menteri lain apabila hasil evaluasi menunjukkan persoalan kinerja.
Persoalannya sekarang, apakah keberanian yang sama akan diterapkan kepada menteri-menteri lain? Jangan sampai reshuffle hanya menjadi koreksi terhadap satu sektor, sementara menteri lain yang performanya buruk tetap dipertahankan,”
pungkasnya.
