Wacana reshuffle kabinet yang kembali dibuka Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahan dinilai menjadi ujian bagi keberanian Presiden menempatkan kinerja menteri di atas kepentingan partai. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Watihellu, menilai Prabowo tetap membutuhkan partai untuk menjaga stabilitas politik, tetapi para menteri harus menjalankan mandat pemerintahan, bukan menjadi instrumen kepentingan partai.

Ya. Ini justru salah satu ujian terbesar Prabowo memasuki tahun kedua pemerintahannya. Prabowo membutuhkan partai-partai untuk menjaga stabilitas politik. Itu realitas politik yang tidak bisa diabaikan,”

kata Dahlan saat dihubungi Owrite, Jumat, 18 September 2026.

Pilihan EditorAni Ratnasari

Prabowo Bantah Pemerintahannya Gagal dan Klaim ‘Kita Berhasil’, Netizen: Rakyat yang Merasakan

Namun Dahlan menegaskan, posisi seorang menteri berubah setelah masuk ke dalam pemerintahan. Ia tidak lagi sekadar menjalankan identitas politik partainya, melainkan memegang mandat negara.

Tetapi ketika seseorang sudah menjadi menteri, statusnya bukan lagi hanya kader partai. Dia adalah bagian dari pemerintahan dan memegang mandat negara,”

tegasnya.

Karena itu, Dahlan meminta Presiden membuat batas yang tegas antara kepentingan politik partai dan kerja kementerian. Menurutnya, kementerian tidak boleh berubah menjadi alat untuk menjalankan kepentingan politik partai.

Karena itu, Presiden harus membuat garis yang jelas, partai boleh memiliki kepentingan politik, tetapi kementerian tidak boleh dijadikan instrumen kepentingan politik partai,”

jelasnya.

Dahlan menilai tantangan tersebut akan semakin penting menjelang 2029 ketika partai-partai mulai menghitung posisi politik masing-masing. Dalam situasi itu, Prabowo dinilai perlu menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.

Apalagi semakin mendekati 2029, secara alamiah partai akan mulai menghitung posisi politik masing-masing. Di sinilah Prabowo harus menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden,”

ungkapnya.

Menurutnya, menteri yang lebih sibuk membangun posisi politik daripada mencapai target pemerintahan harus menjadi bagian dari evaluasi Presiden.

Kalau ada menteri yang sibuk membangun posisi politik tetapi target kementeriannya gagal, Presiden harus berani mengevaluasi,”

tutup Dahlan.