Reforma Agraria Mandek Puluhan Tahun, DPR Dorong Lembaga Khusus di Bawah Presiden

Iman mengatakan seluruh kewenangan tersebut sudah dimasukkan dalam pasal-pasal RUU. Dengan begitu, Presiden nantinya tinggal menentukan nomenklatur dan bentuk kelembagaannya.

Di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu artinya reformasi agraria yang diamanatkan oleh undang-undang ini harus dipimpin oleh lembaga khusus di bawah Presiden, dia yang mengkomando gerakan perubahan reforma agraria ini yang mandek, udah hampir 60 tahun mungkin,”

ucapnya.

Iman juga menegaskan lembaga tersebut akan memiliki kewenangan khusus untuk menangani konflik agraria. Dia membedakan konflik dengan sengketa yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Konflik agraria itu pasti melibatkan pejabat. Pasti melibatkan juga pengusaha. Dan ini harus diselesaikan melalui komitmen pemerintah, dalam, katakanlah, mengkoreksi kebijakan-kebijakan,”

jelasnya.

Menurut Iman, konflik agraria yang dimaksud dalam RUU tersebut banyak bersifat struktural karena dapat melibatkan kebijakan maupun pejabat negara. Karena itu, penyelesaiannya dinilai membutuhkan lembaga khusus.

Pembentukan lembaga itu juga diberi batas waktu. Iman mengatakan Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembentukan lembaga harus diterbitkan paling lambat satu tahun setelah RUU Pengaturan Reforma Agraria disahkan.