Presiden Prabowo Subianto (tengah) memimpin rapat bersama menteri Kabinet Merah Putih di Landasan Udara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr)
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi hingga melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai memiliki persoalan kinerja maupun bersinggungan dengan perkara korupsi.
Dua nama yang disorot Fernando adalah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Jadi kalau para menterinya dianggap kinerjanya buruk, ya seharusnya disampaikan,”
kata Fernando Emas saat dihubungi Owrite, Selasa, 22 September 2026.
Sorotan terhadap Raja Juli muncul di tengah persoalan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Pada pertengahan September 2026, Kementerian Kehutanan menyatakan pengendalian karhutla masih harus diperkuat.
Pemerintah bahkan memperkirakan kondisi kebakaran dan kekeringan dapat berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November.
Sebelumnya, Raja Juli juga menghadapi polemik terkait sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan, Singingi Suhardiman Amby, setelah audiensi.
Raja Juli mengatakan, tidak mengetahui isi amplop tersebut dan meminta ajudannya mengembalikannya. KPK kemudian menemukan uang SGD12.000, sementara nominal yang sebelumnya disebut terkait amplop itu mencapai SGD14.000. Selisih SGD2.000 tersebut masih didalami penyidik.
Raja Juli juga pernah menuai sorotan setelah foto dirinya bermain domino bersama Azis Wellang beredar. Azis saat itu pernah berstatus tersangka perkara pembalakan liar, tetapi status tersebut kemudian gugur melalui proses praperadilan dan perkara penyidikannya dihentikan.
Raja Juli menyatakan, saat itu tidak mengetahui identitas Azis dan tidak membahas perkara pembalakan liar. Ia kemudian meminta maaf kepada Presiden dan publik terkait foto tersebut.
Fernando memasukkan Raja Juli dalam daftar menteri yang menurutnya perlu menjadi perhatian Presiden, bersamaan dengan menteri lain yang bersinggungan dengan perkara korupsi.
Misalnya seperti yang tadi disampaikan, Menteri Raja Juli Antoni, kemudian menteri-menteri yang diduga bersinggungan dengan kasus-kasus korupsi. Ini kan sebenarnya ada beberapa, bukan hanya Pak Nusron Wahid,”
ucapnya.
Untuk Nusron, sorotan menguat setelah KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
KPK menetapkan delapan tersangka dan menyebut empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Uang Ratusan Miliar Disita
KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut. Penyidikan masih berjalan, termasuk pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain. KPK menyatakan Nusron akan dimintai keterangan apabila diperlukan.
Fernando menuturkan, persoalan seperti itu semestinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat jika Presiden memang ingin menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Ini kan seharusnya disampaikan, kalau memang Pak Prabowo Subianto konsen untuk melakukan pemberantasan korupsi,”
jelasnya.
Menurut Fernando, evaluasi terhadap menteri tidak cukup dilakukan melalui pernyataan bahwa pemerintah memiliki hak prerogatif.
Ia mendorong persoalan kinerja dan dugaan keterkaitan dengan perkara hukum menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan seorang menteri di kabinet.
