RUU Statistik Disorot, Izin Publikasi Survei Dinilai Bisa Membungkam Masyarakat Sipil

Kalau aturan itu diberlakukan maka negara sudah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan akademik,”

tegasnya.

Jamiluddin menuturkan, pembatasan semacam itu dapat memengaruhi ruang gerak akademisi sekaligus mengurangi kemampuan masyarakat sipil menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan.

Hal ini dapat mematikan kebebasan akademik dan melemahkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas jalannya pemerintahan,”

jelasnya.

Karena itu, Jamiluddin meminta ketentuan mengenai syarat izin publikasi survei tidak diberlakukan. Dia menilai negara tidak memiliki alasan untuk membatasi publikasi hasil survei melalui mekanisme perizinan.

Karena itu, pengaturan syarat izin publikasi survei harus ditolak. Negara tidak berhak membatasi warganya dengan memberlakukan perizinan publikasi,”

ucapnya.

Menurut Jamiluddin, pembatasan tersebut pada akhirnya harus dilihat dalam kerangka konstitusional karena menyangkut kebebasan warga negara.

Hal itu bertentangan dengan kehendak konstitusi,”

pungkasnya.