Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Pimpinan DPR Buka Suara soal Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus Suap HGB

Saan mengatakan proses hukum harus dihormati seluruh pihak, termasuk dalam perkara yang turut menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat paripurna DPR.
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat paripurna DPR. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyerahkan dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) kepada aparat penegak hukum. 

DPR tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum proses hukum mengungkap fakta dalam perkara tersebut.

Ya, kita serahkan ya, itu ke penegak hukum. Jadi, kita sekali lagi sekali lagi kita menghormati, menghargai, dan tetap asas praduga tak bersalah kan harus kita kedepankan,”

kata Saan kepada wartawan, Kamis, 24 September 2026.

Pilihan EditorRahmat Baihaqi

KPK Telusuri Dugaan Aliran Rp106 Miliar ATR/BPN ke Ormas

Menjelaskan sikap DPR, Saan mengatakan proses hukum harus dihormati seluruh pihak, termasuk dalam perkara yang turut menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Iklan

Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengusut perkara dan mencari fakta di balik kasus tersebut. Karena itu, DPR memilih tidak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

Saan menegaskan DPR tetap menghormati dan menghargai proses penegakan hukum. Ia juga meminta asas praduga tak bersalah tetap menjadi pijakan sebelum ada kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu.

Tapi sekali lagi, kita akan menghormati, menghargai, dan kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum ya untuk apa melakukan berbagai upaya untuk mencari titik kebenaran,”

jelas Saan.

Menilai proses hukum sebagai ruang untuk mengungkap fakta, Saan mengatakan berbagai dugaan yang muncul terkait perkara tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dikatakannya, penanganan perkara tetap harus berjalan sesuai mekanisme hukum, termasuk dalam menentukan ada atau tidaknya keterlibatan pihak-pihak yang namanya muncul dalam perkara.

Jadi sekali lagi prosesnya kita serahkan ke aparat penegak hukum,”

tegas Saan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar