Rencana pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp302 triliun.
Untuk tahap awal, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI baru menyiapkan Rp5 triliun yang akan digunakan untuk pilot project pendidikan gratis SD hingga SMP, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Yang pertama di badan anggaran untuk SD, SMP itu baru kami angarkan lima triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028,”
kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, Jumat, 25 September 2026.
Dikatakan Said Abdullah, pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran pendidikan gratis secara keseluruhan.
Perhitungan sementara menunjukkan kebutuhan untuk jenjang SD hingga SMA mencapai sekitar Rp210 triliun.
Sementara itu, kebutuhan untuk pendidikan perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp92 triliun. Jika digabungkan, kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi mencapai sekitar Rp302 triliun.
Nah sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,”
ucap Said.
Karena kebutuhan anggarannya besar, Banggar tidak langsung menerapkan skema pendidikan gratis secara penuh. Pemerintah dan DPR memilih melakukan pilot project terlebih dahulu dengan anggaran Rp5 triliun.
Menurut Said, tahap awal akan diprioritaskan untuk wilayah 3T dan mencakup jenjang SD hingga SMP.
Yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,”
jelasnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, penerapan pendidikan gratis dapat dilakukan secara bertahap mulai 2028. Cakupan program tidak harus langsung mencapai 100 persen, tetapi dapat dimulai dari 60 persen atau 75 persen sebelum diperluas.
Katakanlah di 2028 60%, 75% dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100%. Saya ingin mencoba realistis,”
terang Said.
Selain menghitung kebutuhan anggaran, pemerintah juga perlu menentukan skema pembiayaan bagi sekolah swasta dan sekolah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama.
Makanya tidak langsung serta-merta sak tek sak tek. Banggar langsung memutuskan karena kita ingin tahu tata kelolanya seperti apa dulu,”
ungkap Said.
Lebih lanjut, Said mengatakan angka Rp302 triliun yang dihitung saat ini masih merupakan estimasi awal. Banggar masih perlu menghitung kebutuhan biaya per siswa dan menentukan cakupan satuan pendidikan yang masuk dalam program.
Kan 210 itu kan masih hitungan kasar semua. SD, SMP, SMA kira-kira perlunya 200 kebutuhannya 210, kemudian sekolah perguruan tinggi kebutuhannya 92, itu apa? Semua sekolah negeri. Lah yang swasta ke depan piye?,”
paparnya.
Sementara itu, Said menegaskan sekolah negeri di bawah Kementerian Agama juga perlu masuk dalam pembahasan agar skema pendidikan gratis tidak membedakan satuan pendidikan negeri berdasarkan kementerian yang menaunginya.
Ya, dong. Masa ada negeri hanya di Kemendikbud saja, kemudian lo diskriminatif terhadap Kementerian Agama?,”
tutupnya.
