Kepala Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun depan turun menjadi sekitar Rp240 triliun dari sebelumnya Rp268 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp199 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dialokasikan dari anggaran pendidikan, sementara lebih dari Rp40 triliun berasal dari anggaran kesehatan.
Sementara pos pendidikan. Dan ketentuan dari MK setidaknya di tahun 2028. 199 dari anggaran pendidikan,”
kata Said Abdullah, Jumat, 25 September 2026.
Menjelaskan rincian anggaran tersebut, Said mengatakan dari total anggaran BGN sekitar Rp240 triliun, Rp199 triliun dialokasikan untuk MBG. Sementara sekitar Rp40 triliun lebih berasal dari anggaran kesehatan.
Menegaskan perubahan anggaran BGN, Said mengatakan total anggaran lembaga tersebut turun dari sekitar Rp268 triliun menjadi Rp240 triliun.
Totalnya sudah turun dari 268 ke 240,”
ungkap Said.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga tengah membahas rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Kebutuhan program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun jika mencakup SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Kebutuhan tersebut terdiri dari sekitar Rp210 triliun untuk pendidikan dasar hingga menengah dan Rp92 triliun untuk perguruan tinggi. Untuk tahap awal, Banggar baru mengalokasikan Rp5 triliun sebagai pilot project.
Menjelaskan penerapan program tersebut, Said mengatakan pemerintah belum bisa langsung menggeser anggaran hingga mencapai kebutuhan Rp302 triliun.
Skema pendidikan gratis masih perlu dipetakan, termasuk kebutuhan per siswa dan cakupan sekolah negeri maupun swasta.
Karena itu, penerapan pendidikan gratis akan dilakukan secara bertahap. Said memperkirakan program tersebut mulai menjadi kenyataan pada 2028, dengan kemungkinan cakupan awal 60 persen hingga 75 persen sebelum mencapai 100 persen.
Di tengah kebutuhan anggaran pendidikan yang besar, Said juga mengatakan pemerintah harus memperhitungkan perubahan skema pembiayaan lainnya. Salah satunya terkait rencana penarikan guru PPPK ke pemerintah pusat.
Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,”
ujar Said.
Menjelaskan alasan pendidikan gratis tidak langsung diterapkan penuh, Said mengatakan Banggar tidak ingin perubahan alokasi dilakukan tanpa memperhitungkan tata kelola.
Makanya tidak langsung serta-merta sak tek sak tek,”
katanya.
Sementara untuk total anggaran yang disepakati, Said mengatakan tidak terdapat perubahan besar. Kenaikannya sekitar Rp9 triliun, yang berasal dari tambahan penerimaan pajak Rp4 triliun dan PNBP Rp5 triliun.
