Keputusan Jokowi yang mengungkap dirinya sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah bergabung sejak tahun lalu, dianggap bukan sekadar pengumuman status kader.
Langkah itu disebut menjadi bagian dari perhitungan Jokowi untuk mengukur kekuatan politik sekaligus menakar kesiapan PSI menghadapi Pemilu 2029.
Pengamat politik Citra Institute Efriza berpendapat Jokowi tidak ingin terburu-buru menunjukkan keterlibata secara terbuka sebelum mencermati kemampuan PSI membangun kekuatan internal dan memperluas pengaruh.
Terlebih, PSI masih membutuhkan figur kuat untuk mendongkrak elektabilitas dan memperkuat struktur partai.
“Jelas bahwa beliau sedang mengukur PSI terlebih dahulu,”
kata Efriza kepada Owrite.id, Selasa, 29 September 2026.
Kerja Keras
Dia berpendapat Jokowi telah menekankan bahwa PSI harus memprioritaskan pembangunan struktur partai ketimbang terlalu berfokus pada perolehan suara atau elektabilitas.
“Kesibukan Jokowi berkeliling Indonesia untuk membantu membesarkan PSI menjadi salah satu indikasi bahwa pekerjaan rumah partai tersebut masih besar,”
tutur Efriza.
Ia menilai PSI belum sepenuhnya mampu membangun daya tarik publik maupun melahirkan figur internal yang kuat. Kondisi itu terlihat dari langkah partai merekrut sejumlah tokoh yang sebelumnya memiliki posisi di partai politik lain.
“Ini menunjukkan bahwa PSI belum bisa mendapatkan respons publik yang antusias, simpati yang kuat, maupun figur atau tokoh internal,”
ujar dia.
Menurut dia, Jokowi juga perlu menghitung kembali seberapa besar pengaruh politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Pemetaan
Pengalaman ketika masih berada di PDI Perjuangan dinilai menjadi salah satu pertimbangan agar Jokowi tidak terburu-buru mengambil langkah sebelum mengetahui kekuatan politik yang bisa ia bangun.
Efriza mengatakan perhitungan tersebut tidak hanya menyangkut Jokowi dan PSI, tetapi juga kepentingan politik kedua putranya, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.
Posisi Gibran dalam peta politik nasional turut menjadi pertimbangan. Dukungan partai-partai politik terhadap Gibran, lanjut Efriza, menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan Jokowi untuk menjaga keberlanjutan pengaruh keluarganya.
Di sisi lain, PSI dinilai membutuhkan sosok Jokowi untuk memperkuat posisi partai menjelang Pemilu 2029.
“Tanpa dukungan figur yang memiliki pengaruh nasional, PSI menghadapi pekerjaan berat untuk meningkatkan elektabilitas dan memperoleh dukungan pemilih,”
ucap dia.
Efriza menganggap situasi tersebut membuat Jokowi perlu mencari titik temu antara kepentingan pribadi, posisi Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, dan masa depan politik Gibran.
“Namun, hal ini bisa menjadi dilematis bagi Pak Jokowi. Banyak yang menilai posisi Pak Jokowi sebagai Dewan Pembina semata tidak memiliki pengaruh sebesar jika beliau menjadi Ketua Umum,”
kata Efriza.
Tak Sontak
Keterlibatan Jokowi dalam membesarkan PSI sebenarnya telah terlihat melalui sejumlah perubahan partai, mulai dari upaya mengubah citra hingga penggunaan simbol gajah dan pemilihan ketua umum secara terbuka.
Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan Jokowi dalam PSI tidak muncul secara tiba-tiba. Pengumuman status kader yang dilakukan sekarang menjadi bagian dari proses politik yang telah berjalan sebelumnya.
Dengan Pemilu 2029 yang semakin mendekat, Efriza melihat PSI akan menjadi instrumen penting bagi keluarga Jokowi untuk menjaga pengaruh politik.
Namun, seberapa jauh kekuatan tersebut dapat dikonversi menjadi dukungan elektoral masih bergantung pada kemampuan PSI membangun struktur dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
