Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang kini secara terbuka menyatakan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai dapat memunculkan dinamika baru dalam hubungan politiknya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai keterlibatan Jokowi di PSI perlu dilihat sebagai bagian dari persiapan politik jangka panjang menuju Pemilu 2029, meski potensi kerenggangan dengan Prabowo masih sebatas analisis politik.
Pernyataan terbuka Pak Jokowi bersama PSI juga bisa menjadi sinyal bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi lambat laun bisa makin renggang,”
kata Efriza kepada Owrite.id, Selasa, 29 September 2026.
Efriza menjelaskan, Jokowi secara terbuka menunjukkan statusnya sebagai kader PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung pada Sabtu, 26 September 2026.
Jokowi menyatakan telah menjadi kader PSI sejak 14 Oktober 2025 dan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut.
Menurut Efriza, keterlibatan Jokowi dalam aktivitas PSI menunjukkan dukungan yang lebih dari sekadar simbolis. Jokowi dinilai ikut mendorong penguatan partai yang saat ini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.
Dia menilai PSI masih membutuhkan penguatan menjelang Pemilu 2029, terutama dalam memperluas jaringan organisasi dan meningkatkan dukungan masyarakat.
Partai itu masih perlu meningkatkan elektabilitas, memperluas jaringan organisasi, dan membangun dukungan masyarakat agar mampu bersaing dalam perebutan kursi parlemen,”
ungkap Efriza.
Di sisi lain, Efriza melihat keterlibatan Jokowi di PSI juga berkaitan dengan keberlanjutan pengaruh politik keluarga. Menurutnya, PSI dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi politik keluarga Jokowi menghadapi persaingan politik ke depan.
PSI menjadi kekuatan bagi keluarga Jokowi untuk menghadapi kelompok yang berseberangan,”
jelasnya.
Efriza kemudian menilai posisi Jokowi di PSI perlu dilihat bersamaan dengan posisi Prabowo sebagai presiden. Kedua tokoh memiliki kepentingan politik masing-masing sehingga keterlibatan Jokowi dalam membangun PSI tidak otomatis menunjukkan kesamaan agenda politik dengan Prabowo.
Dia menegaskan, kemungkinan hubungan Jokowi dan Prabowo merenggang masih merupakan analisis politik. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut telah memburuk.
Selain hubungan dengan Prabowo, Efriza menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya membutuhkan dukungan politik untuk keberlanjutan karier politik.
PSI berpotensi menjadi salah satu kendaraan politik bagi Gibran, meskipun pencalonan pada Pemilu 2029 belum dapat dipastikan,”
terangnya.
Lebih jauh Efriza, langkah Jokowi juga perlu dilihat dari konfigurasi partai politik di parlemen dan koalisi pemerintahan.
Dukungan terhadap figur politik, menurutnya, tidak hanya ditentukan popularitas, tetapi juga oleh kekuatan partai dan konfigurasi politik.
Efriza menilai keputusan Jokowi memperjelas statusnya di PSI merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi politik keluarga menjelang 2029.
Namun, bagaimana langkah itu akan memengaruhi hubungan dengan Prabowo dan konfigurasi koalisi politik masih bergantung pada perkembangan politik dalam beberapa tahun mendatang,”
tandasnya.
Hingga 28 September 2026, posisi atau jabatan Jokowi dalam struktur kepengurusan PSI belum diumumkan secara resmi. PSI meminta publik menunggu pengumuman terkait posisi tersebut.
