Pergantian Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dalam reshuffle pada Kamis, 1 Oktober 2026, dinilai tidak sekadar sebagai pergantian pucuk pimpinan Polri.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai pergeseran tersebut juga dapat dibaca sebagai kebutuhan Presiden Prabowo Subianto menempatkan figur yang dipercaya dan memiliki loyalitas kepadanya di institusi keamanan.
Ya kalau saya melihatnya, yang namanya dua jabatan penting, seperti Kapolri ataupun Panglima TNI itu harus orang dekatnya presiden, harus orang yang loyal kepada presiden dan profesional,”
kata Ujang Komaruddin saat dihubungi Owrite, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ujang menjelaskan, loyalitas pimpinan institusi keamanan kepada presiden menjadi penting karena berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.
Jadi kalau Kapolrinya atau Panglimanya bukan orang presiden, bukan orang Pak Prabowo, ya bahaya dalam konteks menjalankan kepuasaan,”
ungkapnya.
Menurutnya, pergantian Listyo juga tidak terlepas dari latar belakang kepemimpinan sebelumnya. Ia menyebut Listyo merupakan figur yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Nah pergantian tersebut saya melihat, ya kita tahu dan sama-sama tahu dan paham juga bahwa Pak Sigit Listyo itu kan orangnya Pak Jokowi. Dan memang Pak Jokowi mengangkat Pak Listyo itu ya sah-sah saja karena memang loyal kepada Pak Jokowi,”
jelasnya.
Ujang menilai, setelah kepemimpinan pemerintahan berada di tangan Prabowo, pergantian di tubuh Polri menjadi sesuatu yang wajar apabila diarahkan untuk menempatkan figur yang dipercaya Presiden.
Nah ketika pemerintahan itu sudah ada di Pak Prabowo, wajar dan sangat lumrah dan sangat bagus ketika Kapolrinya itu orang yang dipercaya atau orang yang loyal kepada Pak Prabowo,”
tegasnya.
Ujang bahkan menilai keberadaan Kapolri yang tidak memiliki loyalitas kepada Presiden dapat menjadi persoalan bagi kepala pemerintahan.
Kalau Kapolrinya tidak loyal kepada Pak Prabowo, ya Pak Prabowo bahaya dalam konteks menjalankan kekuasaan,”
ucapnya.
Karena itu, Ujang menegaskan pergantian tersebut tidak harus semata-mata dibaca sebagai upaya mengurangi figur yang terkait dengan Jokowi, tetapi sebagai kebutuhan Prabowo untuk memiliki pimpinan Polri yang dipercaya.
Oleh karena itu soal mengurangi orang-orangnya Pak Jokowi atau tidak, saya sih melihatnya kebutuhan bahwa Kapolri itu harus orang loyalnya Presiden, harus orang dekatnya Presiden, orang yang bisa dipercaya Presiden. Dan di saat yang sama juga harus profesional begitu,”
pungkasnya.
