Pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Menko PMK Pratikno dalam reshuffle 1 Oktober 2026 dinilai bisa menjadi sinyal awal konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dua pergantian tersebut belum cukup untuk menyimpulkan ada pola sistematis untuk menyingkirkan figur yang terkait dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Menurut saya proses pergantian ini bisa di baca sebagai sinyal awal, tetapi belum bisa disimpulkan sebagai upaya de-Jokowisasi,”
kata Direktur Executive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa kepada Owrite.id, Selasa, 6 Oktober 2026.
Jangan Pandang Parsial
Dia berpendapat pergantian Listyo dan Pratikno dapat dibaca sebagai bagian dari upaya Prabowo mengonsolidasi kekuasaan di pemerintahan. Listyo kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan setelah digantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, sementara Sugiono menggantikan Pratikno sebagai Menko PMK.
“Pergantian Listyo Sigit dan Pratikno bisa dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo,”
ucap dia.
Menurut Abubakar, dua pergantian tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menjalankan pola sistematis untuk mengganti seluruh figur yang memiliki keterkaitan dengan Jokowi.
“Namun dua kasus itu belum cukup untuk menyimpulkan adanya pola sistematis menyingkirkan orang-orang Jokowi,”
ujar dia.
Dengan demikian, reshuffle berikutnya menjadi penting untuk melihat apakah perubahan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi yang lebih luas.
“(Hal) yang perlu dilihat adalah apakah pergantian serupa berlanjut pada posisi strategis lain,”
tutur Abubakar.
