Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan pemerintahan, tetapi bagian dari persiapan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.
Direktur Executive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa mengatakan Prabowo semakin berkepentingan membangun basis kekuasaan dan jaringan politik sendiri agar tidak terlalu bergantung pada kekuatan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Proses reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan bisa dibaca dalam perspektif penataan konfigurasi menuju 2029,”
kata Abubakar saat dihubungi Owrite.id, Selasa, 6 Oktober 2026.
Perkuat Basis
Semakin dekat dengan 2029, Prabowo memiliki kepentingan untuk memperkuat basis kekuasaan sekaligus jaringan politik yang lebih mandiri. Posisi tersebut penting agar konfigurasi politik pemerintahan tidak sepenuhnya bertumpu pada jaringan yang terbentuk pada periode sebelumnya.
“Semakin mendekati 2029, Prabowo tentu berkepentingan mempunyai basis kekuasaan dan jaringan politik sendiri,”
jelas dia.
Abubakar kemudian membandingkan kondisi politik Prabowo saat Pilpres 2024 dengan situasi menjelang 2029. Dukungan Jokowi menjadi salah satu kekuatan penting yang membantu Prabowo memenangkan Pilpres 2024, sementara menuju kontestasi berikutnya Prabowo dianggap membutuhkan kemandirian politik yang lebih kuat.
“Jika pada 2024 dukungan Jokowi menjadi salah satu kekuatan penting Prabowo, maka menuju 2029 Prabowo justru membutuhkan kemandirian politik agar tidak terlalu bergantung pada Jokowi,”
ujar dia.
Berubah
Reshuffle 1 Oktober 2026 antara lain mengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dengan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Listyo kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pada saat yang sama, Pratikno digeser dari posisi Menko PMK dan digantikan Sugiono. Sehari setelah reshuffle, Pratikno diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
