Pakar Politik, Ujang Komarudin, menilai keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tetap penting untuk memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Namun, perlu ada pembagian peran yang jelas antara Bakom dan juru bicara pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menyampaikan kebijakan Presiden.
Ujang mengatakan, pemerintah membutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjadi jembatan antara Istana dan publik. Menurutnya, bentuknya bisa berupa satu jubir, tim jubir, Mensesneg, maupun Bakom.
Bisa ada jubir tunggal, bisa juga tim kejubiran. Bisa di Mensesneg, bisa juga di Bakom. Itu tergantung kebutuhan Presiden. Yang penting komunikasi pemerintah jangan sampai berantakan,”
katanya kepada Owrite, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Ujang, keberadaan Bakom idealnya tidak sekadar menjadi pihak yang menyampaikan informasi pemerintah. Bakom dapat ditempatkan sebagai koordinator komunikasi yang mengatur penyampaian kebijakan pemerintah kepada publik.
Bakom mestinya menjadi koordinator komunikasi pemerintah. Artinya mengoordinasikan kementerian dan kalau memang mencakup pemerintah daerah, juga mengoordinasikan bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden dikomunikasikan kepada publik,”
katanya.
Di sisi lain, Ujang menilai keberadaan jubir pemerintah tetap diperlukan untuk menjelaskan berbagai kebijakan maupun merespons persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia mencontohkan, ketika muncul pernyataan pejabat pemerintah yang menimbulkan kontroversi, harus ada figur yang memiliki mandat untuk memberikan klarifikasi sehingga informasi yang diterima publik tetap terarah.
Kalau ada kontroversi dari pejabat atau ada komunikasi yang salah, harus ada yang mewakili pemerintah untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hal tersebut,”
ucapnya.
Ujang menilai, persoalannya bukan pada pilihan apakah pemerintah menggunakan Bakom atau jubir, melainkan bagaimana desain komunikasi tersebut disusun. Sebab jika fungsi masing-masing tidak jelas, keberadaan banyak saluran komunikasi justru berpotensi membuat pesan pemerintah tumpang tindih.
Kalau tidak ada pengaturan, nanti siapa saja bisa bicara. Masing-masing pejabat bisa menyampaikan kebijakan pemerintah, akhirnya informasi tumpang tindih dan bisa ada yang salah. Itu tentu merugikan pemerintah sendiri,”
pungkasnya.
