Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi peta keberlanjutan pengaruh politik keluarga Joko Widodo.
Menurutnya, posisi Kaesang Pangarep berpotensi semakin penting jika Jokowi ingin menjaga kesinambungan pengaruh politik keluarganya. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti perjalanan politik Gibran akan berhenti setelah menjabat sebagai wakil presiden.
Yang perlu dilihat bukan hanya posisi Gibran sekarang, tetapi juga peluang politiknya ke depan. Persoalan yang muncul dalam pertimbangan MK ini berpotensi kembali menjadi pembicaraan ketika dia mengambil langkah politik berikutnya. Dalam situasi seperti itu, saya melihat kemungkinan Jokowi lebih mengandalkan Kaesang, meskipun belum tentu perjalanan politik Gibran berhenti,”
ujar pria yang akrab disapa Hensat itu, Rabu, 7 Oktober 2026.
Gibran Cacat Syarat Pendidikan
Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Putusan tersebut tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tamat SMA atau sederajat.
Menurut Hensat, pertimbangan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam membaca masa depan politik keluarga Jokowi.
Terlebih, persoalan yang muncul dalam putusan MK berpotensi kembali dipersoalkan apabila Gibran mengambil langkah politik berikutnya.
Kaesang Punya Modal
Di sisi lain, Kaesang memiliki jalur politik sendiri melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Posisi Jokowi di PSI juga dinilai menjadi salah satu modal politik bagi putra bungsunya tersebut.
Namun, Hensat mengingatkan bahwa modal politik dari Jokowi belum otomatis membuat Kaesang mampu menguasai dukungan pemilih. Masih ada pekerjaan politik yang harus dibangun Kaesang secara mandiri.
Kaesang memiliki kesempatan membangun dukungan melalui partai, dan keberadaan Jokowi di PSI tentu menjadi modal politik. Tetapi, kedekatan dengan Jokowi dan penerimaan pemilih terhadap Kaesang merupakan dua hal yang berbeda. Kita masih perlu melihat sejauh mana Kaesang bisa mengembangkan dukungan itu menjadi kekuatan politik yang juga bertumpu pada kemampuan dan kepemimpinannya sendiri,”
kata Hensat.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga melihat posisi Kaesang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Gibran. Sebab, Gibran sudah lebih dulu mencapai posisi strategis sebagai wakil presiden.
Situasi itu membuat kemungkinan Jokowi lebih mengandalkan Kaesang tidak otomatis berjalan mulus. Ada kepentingan dan arah karier politik Gibran yang juga perlu diperhitungkan.
Gibran Mau Menepi?
Kalau harapan politik Jokowi sekarang tinggal di Kaesang, pertanyaannya, memangnya Gibran rela? Dia sudah menjadi wakil presiden, belum tentu ingin perjalanan politiknya berhenti sampai di situ,”
ujar Hensat.
Hensat menilai posisi Gibran sebagai wakil presiden justru membuat persaingan arah keberlanjutan politik keluarga Jokowi menjadi lebih kompleks. Sebab, Gibran masih memiliki ruang untuk menentukan sendiri langkah politik berikutnya.
Jadi, ketika adiknya lebih diandalkan untuk meneruskan pengaruh politik keluarga, kita belum tahu apakah Gibran bersedia menepi atau tetap ingin menjadi orang yang membawa harapan itu,”
ujarnya.
